Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung langkah sejumlah anggota DPR yang sedang menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi DPR kepada pemerintah terkait kesepakatan antara pemerintah-GAM.

"Bagus, masalah itu memang harus dibicarakan secara mendalam," kata Gus Dur di gedung PBNU, Jakarta, Kamis, menjawab wartawan soal upaya anggota DPR mengajukan hak interpelasi.

Gus Dur yang sejak awal menentang kesepakatan pemerintah-GAM yang dihasilkan melalui perundingan di Helsinki, Finlandia, karena dianggap membahayakan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mendukung interpelasi karena menilai pemerintah selama perundingan dengan GAM tidak mau mendengar masukan pihak lain.

Mantan presiden itu mengaku mendukung penyelesaian konflik Aceh secara damai melalui meja perundingan namun jangan sampai perundingan tersebut membuka peluang bagi lepasnya Aceh dari NKRI.

Sebelumnya Gus Dur pernah mengusulkan  agar dilakukan perundingan ulang antara pemerintah dengan GAM tanpa melibatkan pihak asing seperti yang telah dilakukan di Helsinki yang dikhawatirkan akan berbuntut panjang.

Menurut Gus Dur, kesepakatan yang dilakukan pemerintah dengan GAM membuka peluang bagi daerah-daerah lain untuk melakukan upaya yang sama dengan yang ditempuh GAM yang akan sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI.

Hak interpelasi sendiri saat ini masih digalang oleh sejumlah anggota DPR, terutama dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, sementara Fraksi Partai Golkar mendukung kesepakatan Helsinki tersebut.(ant/mkf)