Indonesia Kaya, DPRD Jatim Minta Pemerintah Tak Bergantung pada Pajak

Surabaya, NU Online

Rencana pemerintah menerapkan pemungutan pajak digital mulai memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Meski kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan, wacana penambahan objek pajak itu dinilai berpotensi menambah beban masyarakat yang saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi.

Anggota DPRD Jatim, Salim Azhar, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menggulirkan kebijakan perpajakan. Menurutnya, persoalan pajak merupakan isu sensitif karena bersentuhan langsung dengan daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Persoalan pajak ini sangat sensitif di telinga masyarakat. Jangan sampai pemerintah justru menambah beban ketika kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih," ujarnya diberitakan NU Online Jatim.

Politisi PKB ini pun mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia sebagai negara kaya dengan potensi sumber daya alam dan kekayaan yang besar. Menurutnya, kekayaan itu semestinya bisa dikelola secara optimal agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara. Sehingga pembiayaan pembangunan tidak terus-menerus bertumpu pada penerimaan pajak dari masyarakat.

"Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa negara kita ini sangat kaya. Pertanyaannya, bagaimana kekayaan itu bisa dikelola dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat? Jangan sampai negara yang kaya justru terlalu bergantung pada pajak masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, situasi ekonomi saat ini bukan kondisi yang mudah bagi masyarakat. Dampak ketegangan dan perang di sejumlah kawasan timur tengah turut memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk rantai pasok energi yang berimbas pada ketersediaan dan harga BBM.

Di sisi lain, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi perhatian nasional, bahkan berdampak hingga negara-negara tetangga. Berbagai persoalan tersebut membutuhkan konsentrasi dan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi maupun lingkungan.

"Tidak seharusnya pemerintah justru berbicara soal penambahan pajak ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah harus lebih dulu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, daya beli terjaga, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka," katanya.

Salim menegaskan, pemerintah perlu lebih fokus menjalankan agenda besar Presiden, terutama yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, penguatan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas, mulai dari pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pertanian dan perikanan, hingga optimalisasi sumber daya alam.

Ketua DKW Garda Bangsa Jatim ini juga mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola penerimaan negara, menutup kebocoran anggaran, serta mengoptimalkan aset dan sumber daya milik negara.

"Jangan sampai rakyat terus-menerus dijadikan tumpuan untuk menambal kebutuhan penerimaan negara. Pemerintah harus berani membenahi kebocoran, mengoptimalkan kekayaan alam, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar produktif. Negara harus hadir untuk memberdayakan rakyat, bukan justru menambah beban rakyat," pungkasnya.