Jakarta, NU Online
Tak cukup meminta dukungan pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), para korban semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (18/4) sore, menemui mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta.

KH Abdul Fatah—salah seorang anggota rombongan—mengatakan, Gus Dur mendukung tuntutan warga agar ganti rugi dibayarkan secara tunai langsung (cash and carry). “Saya bilang pada Gus Dur bahwa kita (para korban, Red) menuntut pembayaran cash and carry, dan Gus Dur bilang ‘ya’,” katanya.

<>

Menurut Kiai Fatah, pernyataan singkat Gus Dur tersebut merupakan bentuk dukungan konkret meski Gus Dur tak sempat berdialog dengan warga. “Walaupun cuma ngomong ‘ya’, tapi itu bagi kami sudah merupakan dukungan. Gus Dur berarti setuju dengan kami,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Attahdzib, Kedungbendo, Porong, Sidoarjo.

Tokoh masyarakat setempat yang pesantrennya juga turut jadi korban semburan lumpur Lapindo itu mengungkapkan, Gus Dur juga mendukung langkah warga untuk menemui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, Gus Dur berharap agar Presiden bersedia menemui warga.

Dalam kesempatan yang sama, Kiai Fatah dan para warga lainnya mengaku tak kecewa meski Gus Dur tak sempat melakukan dialog. “Nggak. Kita nggak kecewa. Kita yang salah. Kita sudah diberi waktu dari jam 15.00 sampai 16.00 WIB, tapi kita terlambat. Karena waktu itu kita masih demo di depan Istana Merdeka,” terangnya.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Hari Purnomo. Pria yang sehari sebelumnya menemui Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi itu mengaku sudah cukup jika telah bertemu Gus Dur. Baginya, diterima dengan baik oleh Gus Dur sudah merupakan bentuk dukungan bagi kami.

“Saya memang nggak mau berdialog apa-apa. Asal diterima dengan baik dan salaman Gus Dur saja sudah cukup,” pungkasnya.

Sebelumnya, Selasa (17/4) kemarin, warga Perumahan Umum Tanggulangin Sejahtera (Perum Tas) I Sidoarjo, itu mengadukan nasibnya pada PBNU. Mereka meminta dukungan pada PBNU agar tuntutan warga segera terpenuhi.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berjanji akan mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono agar pemerintah segera menyelesaikan kasus tersebut, terutama nasib para korbannya yang hingga sekarang masih terkatung-katung. (rif)