PWNU Jatim Minta Pemerintah Segera Ambil Alih Lapindo

Jakarta, NU Online
Lambannya penanganan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, membuat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim semakin geram. Karenanya, PWNU Jatim minta pemerintah segera mengambil alih penanganan kasus lumpur yang sudah melumpuhkan perekonomian di wilayah tersebut.

Menurut Ketua PWNU Jatim KH Ali Maschan Moesa, pemerintah tidak bisa terus diam seperti ini, melainkan harus turun langsung ke lapangan. "Selama ini pemerintah menganggap lumpur hanya masalah Lapindo dengan pemerintah, itu yang saya sesalkan," ungkapnya di Surabaya, Selasa (3/4)

Ali, demikian panggilan akrab Dosen Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, itu, mengungkapkan, dampak luapan lumpur yang sudah sudah berlangsung hampir setahun itu, kini tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar Porong saja, melainkan sudah meluas ke wilayah Jatim lainnya.

Ali menegaskan, kegagalan fatal yang dilakukan Tim Nasional Penanganan Lumpur Lapindo, yakni terendamnya rel dan Jalan Raya Porong yang selama ini menjadi solusi paling akhir bagi masyarakat.

Sebenarnya, menurut Ali, masalah itu bisa diantisipasi jauh-jauh hari dengan membuat tanggul yang lebih kokoh untuk mengamankan jalur vital tersebut. "Paling-paling Timnas beralasan tidak ada dana dari Lapindo untuk pengamanan itu," keluhnya.

Prediksi sejumlah pakar geologi yang menyatakan bahwa umur Lapindo bisa mencapai puluhan tahun, menurut Ali, seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan untuk segera mengambil langkah.

"Lapindo pun juga ada keterbatasan dana. Saya malah khawatir nanti Lapindo akan menyerah. Kalau begitu, terus bagaimana nasib warga kalau pemerintah diam saja?" tambahnya.

Jika nanti ada badan baru sebagai pengganti Timnas, Ali mengusulkan badan tersebut harus dikendalikan langsung oleh pemerintah, termasuk masalah biayanya. Dia juga mengharap pemerintah lebih serius lagi membangun infrastuktur yang rusak, sehingga efek domino dari luapan lumpur ini tidak akan terjadi.(dtc/sbh)