Warta
Gus Dur: Pemerintah Palestina Jangan Hanya Berpangku Tangan
Selasa, 30 Desember 2008 | 00:33 WIB
Jakarta, NU Online
Pemerintah dan Otoritas Palestina jangan sampai menganggap bahwa serangan udara Israel ke wilayah Gaza hanyalah urusan Israel dengan gerilyawan Hamas. Karena itu, pihak pemerintah Palestina jangan hanya berpangku tangan melihat serangan itu.
Demikian dikatakan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam sebuah siaran pers yang diterima NU Online di Jakarta, Senin (29/12).<>
“…pemerintah di Palestina mulai dari PLO, Otoritas Palestina dan Fatah di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas tidak berpangku tangan dan membiarkan serangan Israel ini, apalagi memandang serangan Israel itu hanya sebagai urusan Hamas,” kata Gus Dur.
Gus Dur juga meminta Hamas meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyikapi konflik Palestina-Israel. Dengan demikian, kaum konservatif Israel tidak menjadikannya sebagai dalih untuk melakukan pembalasan.
“Hamas perlu kembali pada perjuangan diplomatik dan perundingan bukan dengan jalur kekerasan yang akan menjadikan rakyat Palestina sebagai korban,” ujar mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.
Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, bersedia menandatangani satu perjanjian gencatan senjata di Gaza yang akan menetapkan Israel mengakhiri serangan-serangannya dan blokade atas wilayah itu, kata Kementerian Luar Negeri Senegal, Senin, diberitakan Reuters.
Kementerian tersebut mengatakan usul bagi satu gencatan senjata di Gaza dibuat dalam satu percakapan telepon dengan Meshaal pada Ahad malam oleh Presiden Senegal Abdoulaye Wade, ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI) sekarang.
"Pemimpin Hamas itu mengatakan, ia siap menandatangani satu perjanjian seperti itu yang disetujui kedua pihak," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Gaza merupakan salah satu wilayah yang dikuasai Hamas (Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah). Gerakan dan partai politik Palestina berhaluan Islamis itu dibentuk pada tahun 1987.
Tujuan pembentukannya untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina. Pada 2006, Hamas memenangkan pemilu parlemen Palestina. Sejak awal Februari 2007, Hamas terlibat konflik dengan kelompok Fatah akibat kekalahan kelompok Fatah di pemilu parlemen 2006. (rif)
Pemerintah dan Otoritas Palestina jangan sampai menganggap bahwa serangan udara Israel ke wilayah Gaza hanyalah urusan Israel dengan gerilyawan Hamas. Karena itu, pihak pemerintah Palestina jangan hanya berpangku tangan melihat serangan itu.
Demikian dikatakan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam sebuah siaran pers yang diterima NU Online di Jakarta, Senin (29/12).<>
“…pemerintah di Palestina mulai dari PLO, Otoritas Palestina dan Fatah di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas tidak berpangku tangan dan membiarkan serangan Israel ini, apalagi memandang serangan Israel itu hanya sebagai urusan Hamas,” kata Gus Dur.
Gus Dur juga meminta Hamas meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyikapi konflik Palestina-Israel. Dengan demikian, kaum konservatif Israel tidak menjadikannya sebagai dalih untuk melakukan pembalasan.
“Hamas perlu kembali pada perjuangan diplomatik dan perundingan bukan dengan jalur kekerasan yang akan menjadikan rakyat Palestina sebagai korban,” ujar mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.
Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, bersedia menandatangani satu perjanjian gencatan senjata di Gaza yang akan menetapkan Israel mengakhiri serangan-serangannya dan blokade atas wilayah itu, kata Kementerian Luar Negeri Senegal, Senin, diberitakan Reuters.
Kementerian tersebut mengatakan usul bagi satu gencatan senjata di Gaza dibuat dalam satu percakapan telepon dengan Meshaal pada Ahad malam oleh Presiden Senegal Abdoulaye Wade, ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI) sekarang.
"Pemimpin Hamas itu mengatakan, ia siap menandatangani satu perjanjian seperti itu yang disetujui kedua pihak," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Gaza merupakan salah satu wilayah yang dikuasai Hamas (Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah). Gerakan dan partai politik Palestina berhaluan Islamis itu dibentuk pada tahun 1987.
Tujuan pembentukannya untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina. Pada 2006, Hamas memenangkan pemilu parlemen Palestina. Sejak awal Februari 2007, Hamas terlibat konflik dengan kelompok Fatah akibat kekalahan kelompok Fatah di pemilu parlemen 2006. (rif)
