Jakarta, NU Online

Semua pihak harus menghormati Dewan Gelar Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa yang memutuskan mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) belum mendapat gelar pahlawan nasional. Kebijakan itu bukan berarti pemerintah menolak, melainkan hanya masalah waktu.

"Pemberian gelar bagi almarhum Gus Dur dan Soeharto itu bukan persoalan tepat atau tidak. Tapi, ini tidak baik untuk kepentingan bangsa. Jadi nanti lah, mungkin saat sekaran belum saatnya, mungkin ke depan ada saatnya,"kata Ketua DPR RI Marzuki Ali pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (11/11).

<<>p class="MsoNormal">Menurutnya keputusan pemerintah belum mengangkat Gus Dur dan Soeharto sebagai pahlawan sebagai keputusan yang bijak. Pemerintah menurutnya menghindari kontrofersi yang bisa menimbulkan perpecahan jika hal itu tetap dipaksakan.

“Apa artinya suatu gelar tapi menimbulkan perpecahan di anak bangsa. Persoalan kita kan banyak, jika tidak setuju sesuatu demo, seperti juga pemberian gelar ini. Ini jadi tidak baik. Jadi nantilah mungkin untuk berikutnya bisa dipertimbangkan kembali dan sekarang mungkin belum saatnya,” ujar Marzuki.

Keputusan pemerintah itu jangan dilihat sebagai penolakan, namun ini masalah waktu saja. “Kita tahu Pak Harto ada jasanya dan Gus Dur pun demikian. Karena itu kita tunggu saja waktu yang tepat untuk pemerintah nanti memberikan gelar pahlawan kepada kedua tokoh itu,” katanya.

Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar manyatakan, meskipun almarhum Gus Dur tidak mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, namun dimata dunia Gus Dur telah dipandang sebagai pahlawan. "Gus Dur telah menjadi pehlawan di mata rakyat dan Bangsa Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional,"tutur Marwan.

Menurut Marwan, pemberian gelar pahlawan nasional dari negara hanyalah sekedar formalitas belaka. "Bahwa negara memberikan gelar pahlawan itu hanya tambahan formalitas saja. Sejatinya beliau sudah menjadi pahlawan bagi bangsa ini," tandasnya.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku, pihaknya dapat mengerti segala alasan dan menghargai semua keputusan yang diberikan oleh pemerintah. "Ini bukan karena pemerintah menolak Pak Harto maupun Gus Dur mendapatkan gelar pahlawan nasional. Saya tadi nyaman atas penjelasan informal yang diberikan oleh Menko Polhukam Pak Djoko (Suyanto), ini hanya factor mengenai timing. Kalau itu soalnya, saya bisa mengerti," ujarnya.

Namun, dirinya masih berharap agar Gus Dur dan Soeharto memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelah pahlawan nasional. "Saya tidak tahu apakah tahun depan, dua tahun atau next president. Saya perpandangan bahwa kita harus memupuk kebersamaan tanpa mengedepankan dendam sejarah yang tidak berkesudahan,"katanya berharap.(amf)