Warta
Hasyim: Fatwa Haram Golput Belum Tentu Dongkrak Partai Islam
Kamis, 19 Februari 2009 | 22:55 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, fatwa haram golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum tentu mendongkrak perolehan suara partai Islam pada pemilu nanti.
"Saya kira, tidak ada kaitan antara fatwa itu dengan kenaikan perolehan suara partai Islam," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (19/2).<>
Menurut Hasyim, orang cenderung melihat kenyataan daripada formalitas. Partai yang dinilai mampu memperjuangkan kesejahteraan yang akan dipilih, apa pun asasnya.
Terkait prediksi akan menurunnya perolehan suara partai-partai Islam pada pemilu 2009, Hasyim mengatakan, hal itu bisa saja terjadi. Sebab, selama ini partai Islam ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dengan partai-partai yang dianggap sekuler.
Partai Islam dinilai tidak mampu membuktikan ke-Islam-annya dalam realitas politik, yang dilakukan sekedar formalisasi, belum mewujudkan Islam sebagai rahmat.
"Tingkahnya juga sama dengan partai sekuler. Pintar mendalil kalau perilakunya berbeda dengan yang didalilkan, ya sama saja. Masih baik yang sekuler tidak pakai memperkosa dalil," katanya. (rif)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, fatwa haram golput yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum tentu mendongkrak perolehan suara partai Islam pada pemilu nanti.
"Saya kira, tidak ada kaitan antara fatwa itu dengan kenaikan perolehan suara partai Islam," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (19/2).<>
Menurut Hasyim, orang cenderung melihat kenyataan daripada formalitas. Partai yang dinilai mampu memperjuangkan kesejahteraan yang akan dipilih, apa pun asasnya.
Terkait prediksi akan menurunnya perolehan suara partai-partai Islam pada pemilu 2009, Hasyim mengatakan, hal itu bisa saja terjadi. Sebab, selama ini partai Islam ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dengan partai-partai yang dianggap sekuler.
Partai Islam dinilai tidak mampu membuktikan ke-Islam-annya dalam realitas politik, yang dilakukan sekedar formalisasi, belum mewujudkan Islam sebagai rahmat.
"Tingkahnya juga sama dengan partai sekuler. Pintar mendalil kalau perilakunya berbeda dengan yang didalilkan, ya sama saja. Masih baik yang sekuler tidak pakai memperkosa dalil," katanya. (rif)
