Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A. Hasyim Muzadi berpendapat, wacana golput atau opsi tidak memilih dalam pemilihan umum (pemilu) bisa menjadi bahan introspeksi bagi penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak-pihak terkait.
“Jika golput itu dikarenakan faktor kemalasan seseorang, maka harus dilakukan introspeksi diri dan salah satunya perlu pembenahan dari penyelenggara pemilu,” katanya kepada wartawan usai acara "Forum PPP Mendengar" di Jakarta, Senin (15/12) tadi malam.<>
Namun demikian, ditegaskan Hasyim, NU secara intitusional tidak menyetujui adanya golput. Dikatakannya, jika golput dimaksudkan sebagai gerakan untuk meniadakan pemilu, tentunya itu bertentangan dengan pentingnya pemilu secara syar`i.
Dalam munas alim ulama NU di NTB, ditetapkan bahwa pemilu itu hukumnya wajib karena ia merupakansarana untuk menegakkan kekuasaan. "Tanpa adanya pemilu artinya tidak ada kekuasaan di negara ini," ujarnya.
Sementara itu dalam Forum PPP Mendengar yang menghadirkan capres Prabowo Soebijanto itu Hasyim berpendapat, reformasi yang telah berjalan sepanjang 10 tahun ini perlu direformasi ulang guna menyeimbangkan demokrasi, efektivitas dan produktivitas.
Menurut pengsuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang itu, bangsa ini perlu memperbaiki format reformasi. Dikatakannya, saat ini unsur demokratisasi telah mengambil peran yang terlalu besar dibandingkan dengan dua unsur lainnya. (nam)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A. Hasyim Muzadi berpendapat, wacana golput atau opsi tidak memilih dalam pemilihan umum (pemilu) bisa menjadi bahan introspeksi bagi penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak-pihak terkait.
“Jika golput itu dikarenakan faktor kemalasan seseorang, maka harus dilakukan introspeksi diri dan salah satunya perlu pembenahan dari penyelenggara pemilu,” katanya kepada wartawan usai acara "Forum PPP Mendengar" di Jakarta, Senin (15/12) tadi malam.<>
Namun demikian, ditegaskan Hasyim, NU secara intitusional tidak menyetujui adanya golput. Dikatakannya, jika golput dimaksudkan sebagai gerakan untuk meniadakan pemilu, tentunya itu bertentangan dengan pentingnya pemilu secara syar`i.
Dalam munas alim ulama NU di NTB, ditetapkan bahwa pemilu itu hukumnya wajib karena ia merupakansarana untuk menegakkan kekuasaan. "Tanpa adanya pemilu artinya tidak ada kekuasaan di negara ini," ujarnya.
Sementara itu dalam Forum PPP Mendengar yang menghadirkan capres Prabowo Soebijanto itu Hasyim berpendapat, reformasi yang telah berjalan sepanjang 10 tahun ini perlu direformasi ulang guna menyeimbangkan demokrasi, efektivitas dan produktivitas.
Menurut pengsuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang itu, bangsa ini perlu memperbaiki format reformasi. Dikatakannya, saat ini unsur demokratisasi telah mengambil peran yang terlalu besar dibandingkan dengan dua unsur lainnya. (nam)
