Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi memperkenalkan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Perdana Menteri Australia Kevin Rudd.
Pemandangan tersebut terlihat usai Hasyim dan Rudd menandatangani Naskah Kesepahaman Kerja Sama (MoU) tentang upaya mengatasi fenomena perubahan iklim dunia di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (13/6) petang kemarin.<>
Hasyim dan Muhaimin sempat berbincang santai dengan Rudd yang juga mantan pemimpin Partai Buruh Australia meski hanya sekira 1 menit. Kemudian Rudd meninggalkan Kantor PBNU.
Kepada wartawan, Muhaimin yang baru saja memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/6) kemarin, mengatakan, ia dan Rudd berbicara tentang hubungan Indonesia-Australia yang lebih harmonis.
Muhaimin tampaknya merupakan salah satu orang yang diundang PBNU untuk turut menyaksikan penandatanganan MoU itu. Namun, ia datang terlambat saat Rudd hendak pulang. Ia tampak tergopoh-gopoh mendatangi orang nomor satu di Australia itu.
Penandatanganan MoU itu merupakan kesepakatan kerja sama antara PBNU dan pemerintah Australia. Bentuk kerja samanya adalah upaya bersama kedua pihak untuk mengatasi fenomena perubahan iklim dunia yang kini sudah sangat mengkhawatirkan.
Dalam sambutannya, Hasyim mengatakan, terjadinya krisis lingkungan saat ini memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai kelompok dan semua lapisan masyarakat. NU, katanya, merupakan unsur masyarakat yang penting untuk ikut andil dalam menyosialisasikan pentingnya melestarikan alam dan memelihara lingkungan
Menurutnya, Indonesia yang merupakan negara yang sering dilanda bencana alam, penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bencana dan kemampuan menghadapinya.
Lingkup manajemen bencana itu, imbuhnya, meliputi pengurangan kerentanan bencana melalui pendekatan menyeluruh terhadap masyarakat pesantren berbasis manajemen risiko bencana.
“Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengelola bencana, penting dilakukan, karena terbukti, ketika bencana terjadi, risiko korban, baik jiwa maupun material, masih sangat besar,” terang Hasyim di hadapan Rudd didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, dan beberapa anggota Partai Buruh Australia. (rif)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi memperkenalkan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Perdana Menteri Australia Kevin Rudd.
Pemandangan tersebut terlihat usai Hasyim dan Rudd menandatangani Naskah Kesepahaman Kerja Sama (MoU) tentang upaya mengatasi fenomena perubahan iklim dunia di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (13/6) petang kemarin.<>
Hasyim dan Muhaimin sempat berbincang santai dengan Rudd yang juga mantan pemimpin Partai Buruh Australia meski hanya sekira 1 menit. Kemudian Rudd meninggalkan Kantor PBNU.
Kepada wartawan, Muhaimin yang baru saja memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/6) kemarin, mengatakan, ia dan Rudd berbicara tentang hubungan Indonesia-Australia yang lebih harmonis.
Muhaimin tampaknya merupakan salah satu orang yang diundang PBNU untuk turut menyaksikan penandatanganan MoU itu. Namun, ia datang terlambat saat Rudd hendak pulang. Ia tampak tergopoh-gopoh mendatangi orang nomor satu di Australia itu.
Penandatanganan MoU itu merupakan kesepakatan kerja sama antara PBNU dan pemerintah Australia. Bentuk kerja samanya adalah upaya bersama kedua pihak untuk mengatasi fenomena perubahan iklim dunia yang kini sudah sangat mengkhawatirkan.
Dalam sambutannya, Hasyim mengatakan, terjadinya krisis lingkungan saat ini memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai kelompok dan semua lapisan masyarakat. NU, katanya, merupakan unsur masyarakat yang penting untuk ikut andil dalam menyosialisasikan pentingnya melestarikan alam dan memelihara lingkungan
Menurutnya, Indonesia yang merupakan negara yang sering dilanda bencana alam, penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bencana dan kemampuan menghadapinya.
Lingkup manajemen bencana itu, imbuhnya, meliputi pengurangan kerentanan bencana melalui pendekatan menyeluruh terhadap masyarakat pesantren berbasis manajemen risiko bencana.
“Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengelola bencana, penting dilakukan, karena terbukti, ketika bencana terjadi, risiko korban, baik jiwa maupun material, masih sangat besar,” terang Hasyim di hadapan Rudd didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, dan beberapa anggota Partai Buruh Australia. (rif)
