Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan, proses perdamaian yang dilakukan pemerintah Rl dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan. Hal tersebut dikatakan Hasyim pada saat menerima kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla di gedung PBNU, Kamis (8/9).

Menurut Hasyim ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam proses damai yang dilakukan pemerintah dan GAM. Pertama adalah perdamaian. Proses perdamaian harus didukung oleh semua pihak. Kedua, kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dijaga secara bersama oleh semua lapisan masyarakat. Ketiga pembangunan Aceh harus segera direalisasikan dengan memfokuskan kesejahteraan rakyat dan tegaknya keadilan.

Hasyim menegaskan, pembangunan Aceh pasca bencana tsunami harus menjadi prioritas pemerintah. "Pembangunan yang dilakukan tidak hanya fisik semata, tapi juga pembangunan sosial dan kultural dalam kerangka NKRI," ujarnya dalam pertemuan yang dihadiri ketua PBNU, Ahmad Bagdja, Rozy Munir, Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU, Endang Turmudzi, Bendahara PBNU, Siradjul Munir dan segenap pengurus lembaga di lingkungan NU.

Hasyim juga meminta, masalah kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM tidak hanya cukup dengan berpolemik. "Pro-kontra mengenai isi perjanjian merupakan hal yang wajar," katanya. Namun, Hasyim nenambahkan, "Yang terpenting adalah penyelesaian secara Komprehensif perjanjian damai dengan membangun Aceh yang baru," ungkapnya.

Sementara itu usai bertemu dengan jajaran pengurus harian PBNU kepada wartawan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, implementasi dari perjanjian damai pemerintah dengan GAM telah berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam butir-butir perjanjian tersebut.

Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengisi dan menjalankan butir-butir perjanjian dengan baik sambil menjelaskan kepada masyarakat hal-hal yang dikhawatirkan bisa timbul dari perjanjian tersebut agar timbul kepercayaan dari semua pihak.
   
"Kalau NU sudah percaya, Muhammadiyah percaya, dan seluruh rakyat percaya, akhirnya kita semua bisa saling percaya bahwa ini adalah penyelesaian terbaik," katanya.
   
Mengenai masih adanya pihak yang menentang perjanjian, Wapres mempersilakannya, karena Indonesia adalah negara demokrasi. "Tetapi orang Aceh sendiri mau berdamai, lalu kenapa kita tidak setuju orang mau berdamai. Yang benar saja," katanya.

Kepada pers Jusuf Kalla mengatakan, tidak bertemu dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Mobil yang biasa dipakai Gus Dur dengan nomor B1926AW pada saat yang sama diparkir di halaman markas PBNU, tempat pertemuan Wapres dengan jajaran PBNU.

Selain itu dalam pertemuan yang telat 1 jam dari yang dijadwalkan, tidak sempat disinggung materi perundingan Mou Ri-GAM di Helsinki yang masih banyak menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terkait masa depan Aceh.(cih)