Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, NU tidak bisa steril dari politik. Dengan demikian sterilisasi NU dari politik yang diwacanakan beberapa kandidat ketua umum PBNU tidak akan berhasil.
”Tidak perlu misalnya mengusukan strelisasi NU dari politik. Karena menurut aturan yang ada, baik khittah, peraturan organisasi, tidak benar kalau NU steril dari politik,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12).<>
”Yang benar adalah NU ’mengatur tatacara berpolitik’. Seluruh wilayah dan cabang NU seluruh Indonesia sudah sangat faham masalah ini, sehingga isu tersebut justru kontra produktif bagi yang bersangkutan,” tambahnya.
Hasyim mengingatkan, ada dua isu yang beredar di kalangan warga NU menjelang muktamar. Pertama, deparpolisasi. ”Deparpolisasi maksudnya jangan sampai NU punya parpol sendiri karena parpol lain berkepentingan mengambil warga NU,” katanya.
Kedua deideologisasi yang dimaksudkan agar jangan sampai umat Islam, termasuk warga NU, mempunyai akses resmi dalam politik kenegaraan.
”Oleh karenanya banyak yg menggugat kederadaan Depag, MUI, kompilasi hukum Islam dan semacamnya. Hal ini hakekatnya adalah sekularisasi melalui liberalisasi agama,” katanya.
Tidak untungnya kalangan yang menggulirkan dua isu itu seringkali menggunakan 'khitah NU' sebagai pembenaran. Menurut Hasyim, PBNU yang akan datang perlu mencermati dua isu tersebut. (nam)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, NU tidak bisa steril dari politik. Dengan demikian sterilisasi NU dari politik yang diwacanakan beberapa kandidat ketua umum PBNU tidak akan berhasil.
”Tidak perlu misalnya mengusukan strelisasi NU dari politik. Karena menurut aturan yang ada, baik khittah, peraturan organisasi, tidak benar kalau NU steril dari politik,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/12).<>
”Yang benar adalah NU ’mengatur tatacara berpolitik’. Seluruh wilayah dan cabang NU seluruh Indonesia sudah sangat faham masalah ini, sehingga isu tersebut justru kontra produktif bagi yang bersangkutan,” tambahnya.
Hasyim mengingatkan, ada dua isu yang beredar di kalangan warga NU menjelang muktamar. Pertama, deparpolisasi. ”Deparpolisasi maksudnya jangan sampai NU punya parpol sendiri karena parpol lain berkepentingan mengambil warga NU,” katanya.
Kedua deideologisasi yang dimaksudkan agar jangan sampai umat Islam, termasuk warga NU, mempunyai akses resmi dalam politik kenegaraan.
”Oleh karenanya banyak yg menggugat kederadaan Depag, MUI, kompilasi hukum Islam dan semacamnya. Hal ini hakekatnya adalah sekularisasi melalui liberalisasi agama,” katanya.
Tidak untungnya kalangan yang menggulirkan dua isu itu seringkali menggunakan 'khitah NU' sebagai pembenaran. Menurut Hasyim, PBNU yang akan datang perlu mencermati dua isu tersebut. (nam)
