Jakarta, NU Online
Sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM, sektor pendidikan sebagai salah satu sektor penting yang menentukan masa depan hidup bangsa menjadi salah satu prioritas. Trilyunan rupiah dialokasikan untuk sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA agar bisa membantu 9.6 juta siswa.
Pengelolaan dana yang sedemikian besar tersebut menimbulkan kerawanan adanya penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan ketat. Untuk itulah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang bergerak dalam bidang pelajar bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional turut memantau pelaksanaan BOS tersebut di 14 propinsi dalam bentuk program Independen Monitoring dan Evaluasi (IME) yang merupakan bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM.
<>Koordinator Program Fery Cokroaminoto menjelaskan dalam memonitor BOS dan Bantuan Khusus Murid (BKM) tersebut, IPNU akan memantau sejauh mana program tersebut tercapai dengan mencari data atau melakukan wawancara kepada siswa, sekolah dan Tim PKPS setempat.
Pada Tim PKPS mereka akan ditanyai bagaimana mekanisme penyaluran dananya sedangkan bagi siswa ditanyakan apakah setelah adanya BOS ini masih dimintai pungutan, masih diharuskan membayar SPP lagi sedangkan bagi sekolah akan ditanyakan bagaimana mekanisme pencairannya, apakah dengan menggunakan rekening atas nama sekolah atau individu.
”Sayang dibeberapa daerah, tim kami mendapat kendala dari dinas pendidikan setempat karena tidak mau menyediakan data yang kami perlukan, padahal kami sudah menunjukkan surat resmi dari Diknas,” tandas Fery.
Karena statusnya hanya sebagai pemantau independen, IPNU hanya akan menyampaikan temuan dan pelanggaran yang terjadi pada fihak pemerintah yang terkait seperti kepolisian atau kejaksaan. ”Bahkan untuk memaksimalkan pengawasan, pemerintah juga melibatkan Badan Intelejen Nasional (BIN),” tandasnya.
Dari 14 propinsi tersebut, IPNU mengambil sampel 5 persen dari sekolah yang ada. PP IPNU menerjunkan para kadernya di wilayah dan cabang untuk mensukseskan program yang datanya diharapkan sudah bisa terkumpul pada 14 Desember mendatang. Fery mengungkapkan bahwa saat ini sudah data yang masuk sudah mencapai 75 persen.
Laporan yang dikirimkan ke sekretariat koordinasi nasional tersebut akan dijadikan laporan akhir program kepada Depdiknas RI sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk pelaksanaan PKPS BBM selanjutnya.
Wilayah yang menjadi garapan tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.(mkf)
