Kudus, NU Online
Halaqah Alim ulama NU Jateng-DIY yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Qudsiyyah (IKAQ) kudus bekerja sama dengan Majma’ Al-Buhuts An Nahdliyyah, Ahad (1/1), selain memperbincangkan permasalahan terorisme juga menyoroti permaslahan NU secara keseluruhan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan pembicara dalam acara halaqoh yang digelar di Pondok Pesantren Raidlatuth Thalibin Bendan Kudus itu adalah soal kecenderungan NU masuk dalam ranah politik praktis.<>
Para pembicara yang hadir antara lain Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali dan para kandidat ketua umum PBNU antara lain KH Said Agil Siraj, KH Masdar F. Mas’udi dan Slamet effendi Yusuf. Selain itu halaqah dihadiri KH Mustofa Bisri dan menantunya Ulil Abshar-Abdalla serta sejumlah tokoh ulama utusan dari PCNU se Jateng dan DIY.
Di depan sekitar 500 ulama itu KH Said Aqil Siraj mengatakan, perjuangan NU mendatang perlu penekanan melakukan advokasi ummat yang sebagian besar kaum lemah.
Selain itu, upaya penyelamatan Ahlussunnah wal jamaah mutlak harus dilakukan. Agar hal tersebut terwujud, menurutnya, NU mendatang harus menghilangkan kesan berpolitik praktis tanpa harus melakukan kegiatan dukung mendukung.
“Bagi NU, berpolitik praktis akan membawa risiko yang sangat besar bagi kepentingan ummat. Gara-gara dukungan kalah, terkesan NU seperti dijual murah. Ini yang harus kita perhatikan dengan mengembalikan kiprahnya pada politik kebangsaan,” katanya berseloroh.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Slamet Effendi Yusuf. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan NU seharusnya bukan melalui politik untuk memperoleh kekuasaan melainkan dengan politik kenegaraan, kebangsaan dan politik kebajikan.
“Meski begitu, NU tidak boleh meninggalkan politik karena keberadaanya sangat dibutuhkan untuk mewarnai proses perjalanan bangsa ini. Secara tidak langsung NU harus tetap berpolitik tetapi tidak politik praktis,” tandas mantan ketua umum PP GP Ansor ini.
Sementara Masdar F. Mas’udi menyoroti banyaknya garapan NU yang dilakukan tidak sesuai dengan bidangnya salah satunya masuk ke ranah politik praktis. Lebih tegas, Masdar menyatakan penggunaan NU sebagai alat politik merupakan bentuk liberalisasi yang harus diwaspadai.
“Makanya ke depan kita harus menjadikan NU sebagai jangkar penjaga moral bangsa. Selama kita tetap membangun akhlak tidak akan kehilangan kekuasaan,” tandas Masdar.
Penegasan yang sama juga disampaikan Ulil Absor-Abdalla yang sempat menyatakan akan maju sebagai kandidat ketua umum PBNU. Dikatakannya, NU sebaiknya menitikberatkan pada kaderisasi anak muda. Terlebih lagi pada perguruan tinggi (PT) semacam ITB, UI, IPB dan UGM perlu juga mendapatkan perhatian.
“Dari PT yang tergolong besar itu banyak potensi yang belum kesentuh oleh NU. Jadi jangan salahkan bila banyak kader NU yang direbut oleh kelompok lain akibat kurangnya perhatian kita terhadap mereka,” katanya. (adb/zak).
Halaqah Alim ulama NU Jateng-DIY yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Qudsiyyah (IKAQ) kudus bekerja sama dengan Majma’ Al-Buhuts An Nahdliyyah, Ahad (1/1), selain memperbincangkan permasalahan terorisme juga menyoroti permaslahan NU secara keseluruhan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan pembicara dalam acara halaqoh yang digelar di Pondok Pesantren Raidlatuth Thalibin Bendan Kudus itu adalah soal kecenderungan NU masuk dalam ranah politik praktis.<>
Para pembicara yang hadir antara lain Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali dan para kandidat ketua umum PBNU antara lain KH Said Agil Siraj, KH Masdar F. Mas’udi dan Slamet effendi Yusuf. Selain itu halaqah dihadiri KH Mustofa Bisri dan menantunya Ulil Abshar-Abdalla serta sejumlah tokoh ulama utusan dari PCNU se Jateng dan DIY.
Di depan sekitar 500 ulama itu KH Said Aqil Siraj mengatakan, perjuangan NU mendatang perlu penekanan melakukan advokasi ummat yang sebagian besar kaum lemah.
Selain itu, upaya penyelamatan Ahlussunnah wal jamaah mutlak harus dilakukan. Agar hal tersebut terwujud, menurutnya, NU mendatang harus menghilangkan kesan berpolitik praktis tanpa harus melakukan kegiatan dukung mendukung.
“Bagi NU, berpolitik praktis akan membawa risiko yang sangat besar bagi kepentingan ummat. Gara-gara dukungan kalah, terkesan NU seperti dijual murah. Ini yang harus kita perhatikan dengan mengembalikan kiprahnya pada politik kebangsaan,” katanya berseloroh.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Slamet Effendi Yusuf. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan NU seharusnya bukan melalui politik untuk memperoleh kekuasaan melainkan dengan politik kenegaraan, kebangsaan dan politik kebajikan.
“Meski begitu, NU tidak boleh meninggalkan politik karena keberadaanya sangat dibutuhkan untuk mewarnai proses perjalanan bangsa ini. Secara tidak langsung NU harus tetap berpolitik tetapi tidak politik praktis,” tandas mantan ketua umum PP GP Ansor ini.
Sementara Masdar F. Mas’udi menyoroti banyaknya garapan NU yang dilakukan tidak sesuai dengan bidangnya salah satunya masuk ke ranah politik praktis. Lebih tegas, Masdar menyatakan penggunaan NU sebagai alat politik merupakan bentuk liberalisasi yang harus diwaspadai.
“Makanya ke depan kita harus menjadikan NU sebagai jangkar penjaga moral bangsa. Selama kita tetap membangun akhlak tidak akan kehilangan kekuasaan,” tandas Masdar.
Penegasan yang sama juga disampaikan Ulil Absor-Abdalla yang sempat menyatakan akan maju sebagai kandidat ketua umum PBNU. Dikatakannya, NU sebaiknya menitikberatkan pada kaderisasi anak muda. Terlebih lagi pada perguruan tinggi (PT) semacam ITB, UI, IPB dan UGM perlu juga mendapatkan perhatian.
“Dari PT yang tergolong besar itu banyak potensi yang belum kesentuh oleh NU. Jadi jangan salahkan bila banyak kader NU yang direbut oleh kelompok lain akibat kurangnya perhatian kita terhadap mereka,” katanya. (adb/zak).
