Nasional

DPR Ingatkan Pemanfaatan Nilai Manfaat Tidak Gerus Keuangan Haji Jamaah Tunggu

NU Online  ·  Senin, 16 November 2026 | 17:00 WIB

DPR Ingatkan Pemanfaatan Nilai Manfaat Tidak Gerus Keuangan Haji Jamaah Tunggu

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (Foto: NU Online/Fathur)

Jakarta, NU Online

 

Komisi VIII DPR RI mengingatkan bahwa pemanfaatan nilai manfaat dana haji untuk menutup biaya penyelenggaraan tidak boleh menggerus kesinambungan keuangan haji milik jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu.

 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII RI Marwan Dasopang saat membuka rapat kerja pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

 

Marwan memaparkan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M yang disepakati bersama pemerintah pada 7 Oktober 2026 rata-rata mencapai Rp98.460.000 per jamaah. Dari jumlah itu, Rp54.648.025 atau 55 persen ditanggung jamaah melalui Bipih, sedangkan Rp43.811.975 atau 45 persen berasal dari nilai manfaat pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

 

Dibandingkan BPIH 2026 sebesar Rp87 juta, total biaya naik sekitar Rp11,6 juta per jamaah, meski beban langsung jamaah disebut lebih rendah dari tahun sebelumnya.

 

Marwan menyebut kenaikan itu tidak lepas dari tekanan biaya layanan di Arab Saudi, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi. Karena itu, besarnya porsi nilai manfaat dinilai perlu dicermati agar tidak mengorbankan dana jamaah yang belum berangkat.

 

"Kondisi ini memperlihatkan besarnya nilai manfaat sekaligus mengingatkan kita bahwa pemanfaatan tidak boleh menggerus kesinambungan keuangan haji dan jemaah dalam daftar tunggu," ujarnya

 

Marwan juga menegaskan bahwa dana haji harus dijaga keamanannya. Menurutnya, dana tersebut adalah titipan jamaah yang pengelolaannya harus likuid, sesuai prinsip syariah, dan menghasilkan manfaat secara berkelanjutan.

 

"Kami ulangi, dana haji adalah amanah jamaah yang harus tetap aman, likuid, dikelola sesuai prinsip syariah, serta menghasilkan nilai manfaat yang optimal dan berkelanjutan," tegasnya.

 

Marwan juga menyoroti rencana perluasan ruang investasi langsung BPKH di sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan pendukung haji dan umrah. Peluang itu dinilai perlu dikaji komprehensif, tetapi tidak berarti BPKH leluasa menempatkan dana jamaah pada instrumen berisiko.

 

"Namun perlu kami jelaskan bahwa perluasan ruang investasi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada BPKH dalam menempatkan dana jemaah pada instrumen investasi yang berisiko," imbuhnya.

 

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyoroti ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kuota. Menurutnya, antusiasme warga mendaftar haji terus naik, sementara kuota terbatas sehingga antrean memanjang dan dana yang terkumpul menumpuk.

 

"Sekarang ini jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jamaah tunggu meningkat," tuturnya.

 

Gus Irfan menyebut penumpukan itu menuntut pengelolaan yang mampu meningkatkan nilai investasi sekaligus menjamin perlindungan dana jamaah.

 

"Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji yang harus dikelola untuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam serta memberikan jaminan perlindungan dana haji," katanya.

 

Pemerintah menyatakan pengelolaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah memerlukan payung hukum yang kuat. Untuk itu, pemerintah sepakat RUU ini berbentuk penggantian atas UU Nomor 34 Tahun 2014 dengan alasan banyaknya substansi yang perlu disempurnakan.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang