Padang, NU Online
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjalin kerjasama dalam menanggulangi para korban traumatik bencana di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Kerjasama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk program, seperti pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat di Kepulauan Mentawai dan pemberian bantuan sosial dalam berbagai bidang kehidupan seperti infrastruktur sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.<>
Pemberian bantuan sosial itu diantaranya berupa pembangunan jalan-jalan desa, pembangunan sarana poliklinik, pembangunan penyulingan minyak nilam, pemberian buku-buku bagi siswa dan lain-lainnya. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online Bagindo Armaidi Tanjung, di Padang.
Kegiatan serupa juga dilaksanakan di empat kabupaten lainnya, Pesisir Selatan, Muko-muko, Kaur dan Bengkulu Utara.
Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Sosial Ir Tulus Trenggono, Sabtu (20/12) di Padang menyebutkan, kegiatan pendampingan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menanggulangi berbagai bencana yang selalu mengancam daerah Kepulauan Mentawai sehingga masyarakat Mentawai mampu menangani berbagai masalah kehidupannya secara lebih mandiri.
“Untuk melihat hasilnya secara lebih efektif, Kementerian Daerah Tertinggal melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi selama tiga hari (20-23/12). Pemerintah berharap bantuan yang diberikan merupakan stimulus dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Mentawai, terutama masyarakat yang paling menderita akibat bencana,” kata Tulus didampingi Saryono Jahidi dari PBNU.
Organisasi kemasyarakatan yang diberi amanat melaksanakan program bantuan sosial diharapkan benar-benar menjalankan programnya sesuai rencana dan dikerjakan bergotong-royong dan terbuka. Dikatakannya, konsultan Manajemen Kabupaten akan benar-benar menjalankan fungsinya sesuai aturan dengan melibatkan tim fasilitator desa
Ketua Pengurus Cabang NU (PCNU) Kepulauan Mentawai Husni Nasirun meminta warga NU (Nahdliyyin) bersatu dan berpartisipasi aktif bersama Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai untuk terus membangun kehidupan secara lebih nyata, terutama di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
Dikatakannya, NU sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan harus menjadi rahmatan lil alamin, senantiasa menjaga kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. “Sehingga kegiatan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai latar belakang adat istiadat, budaya dan agama. Tugas pembangunan adalah kewajiban pemerintah, masyarakat serta organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU,” kata Husni Nasirun.
Konsultan Manajemen Kabupaten Mentawai Asrofi menyebutkan, di Kabupaten Kepulauan Mentawai program ini dilakukan oleh 18 organisasi kemasyarakatan (OMS). Sebanyak 10 OMS jalan desa, 2 OMS kendaraan apung, 3 OMS bidang ekonomi dan 3 OMS bidang sosial.
“Bantuan sosial itu dilokasikan di berbagai desa di sejumlah pulau di Mentawai, seperti di SIkakap, Sipora, Goisoinan, dan desa lainnya,” kata Asrofi. (arm)
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjalin kerjasama dalam menanggulangi para korban traumatik bencana di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Kerjasama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk program, seperti pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat di Kepulauan Mentawai dan pemberian bantuan sosial dalam berbagai bidang kehidupan seperti infrastruktur sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.<>
Pemberian bantuan sosial itu diantaranya berupa pembangunan jalan-jalan desa, pembangunan sarana poliklinik, pembangunan penyulingan minyak nilam, pemberian buku-buku bagi siswa dan lain-lainnya. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online Bagindo Armaidi Tanjung, di Padang.
Kegiatan serupa juga dilaksanakan di empat kabupaten lainnya, Pesisir Selatan, Muko-muko, Kaur dan Bengkulu Utara.
Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Sosial Ir Tulus Trenggono, Sabtu (20/12) di Padang menyebutkan, kegiatan pendampingan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menanggulangi berbagai bencana yang selalu mengancam daerah Kepulauan Mentawai sehingga masyarakat Mentawai mampu menangani berbagai masalah kehidupannya secara lebih mandiri.
“Untuk melihat hasilnya secara lebih efektif, Kementerian Daerah Tertinggal melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi selama tiga hari (20-23/12). Pemerintah berharap bantuan yang diberikan merupakan stimulus dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Mentawai, terutama masyarakat yang paling menderita akibat bencana,” kata Tulus didampingi Saryono Jahidi dari PBNU.
Organisasi kemasyarakatan yang diberi amanat melaksanakan program bantuan sosial diharapkan benar-benar menjalankan programnya sesuai rencana dan dikerjakan bergotong-royong dan terbuka. Dikatakannya, konsultan Manajemen Kabupaten akan benar-benar menjalankan fungsinya sesuai aturan dengan melibatkan tim fasilitator desa
Ketua Pengurus Cabang NU (PCNU) Kepulauan Mentawai Husni Nasirun meminta warga NU (Nahdliyyin) bersatu dan berpartisipasi aktif bersama Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai untuk terus membangun kehidupan secara lebih nyata, terutama di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
Dikatakannya, NU sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan harus menjadi rahmatan lil alamin, senantiasa menjaga kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. “Sehingga kegiatan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat dari berbagai latar belakang adat istiadat, budaya dan agama. Tugas pembangunan adalah kewajiban pemerintah, masyarakat serta organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU,” kata Husni Nasirun.
Konsultan Manajemen Kabupaten Mentawai Asrofi menyebutkan, di Kabupaten Kepulauan Mentawai program ini dilakukan oleh 18 organisasi kemasyarakatan (OMS). Sebanyak 10 OMS jalan desa, 2 OMS kendaraan apung, 3 OMS bidang ekonomi dan 3 OMS bidang sosial.
“Bantuan sosial itu dilokasikan di berbagai desa di sejumlah pulau di Mentawai, seperti di SIkakap, Sipora, Goisoinan, dan desa lainnya,” kata Asrofi. (arm)
