Warta
Ketidakjelasan Pemerintah Palestina Hambat Pembangunan RS Indonesia
Rabu, 24 Februari 2010 | 06:14 WIB
Jakarta, NU Online
Ketidakjelasan pemerintah berwenang di Palestina menyebabkan pembangunan RS Indonesia di Jalur Gaza terkendala. Hingga kini, pemerintah Indonesia telah menunggu izin (green light) dari Pemerintah Palestina hampir satu tahun.
"Pemerintahanya itu (Palestina) kan masih belum jelas siapa yang megang di sana. Jadi, ada kelompok Hamas dan Fatah," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Indroyono Soesilo di Jakarta, Rabu (24/2).<>
Menurut Indroyono, untuk membangun RS di Jalur Gaza, Pemerintah Indonesia membutuhkan izin dari pemerintah setempat. Namun, hampir setahun, izin tersebut belum diterbitkan karena persoalan ketidakjelasan pemerintah berwenang di Palestina.
"Kita menunggu lampu hijau sudah hampir satu tahun," ujarnya.
Indroyono menyebutkan, bila izin diterbitkan, Pemerintah akan segera mengirimkan tim pendahulu (advance team) ke Palestina. Hal itu penting dilakukan untuk melakukan pengkajian kontruksi pembangunan yang paling mungkin di lokasi.
"Bila tahun ini keluar green light, kita kirim advance team dulu untuk melihat bangunnya bagaimana dan di mana. Estimasi waktu pembangunan diputuskan berdasarkan hasil pengkajian tim pendahulu," katanya seperti dilansir Republika Online.
20 Januari lalu, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia Sarbini Abdul Murad menyatakan, pembangunan RS Indonesia di Jalur Gaza adalah wujud diplomasi kesehatan.
Rencanya, RS Indonesia di Jalur Gaza akan dibangun di Bayt Lahiya, Gaza Utara seluas 1,4 hektare, yang merupakan wakaf dari Pemerintah Palestina di Gaza. RS ini akan berupa pusat trauma dan rehabilitasi dengan bentuk bangunan segi delapan. (min)
Ketidakjelasan pemerintah berwenang di Palestina menyebabkan pembangunan RS Indonesia di Jalur Gaza terkendala. Hingga kini, pemerintah Indonesia telah menunggu izin (green light) dari Pemerintah Palestina hampir satu tahun.
"Pemerintahanya itu (Palestina) kan masih belum jelas siapa yang megang di sana. Jadi, ada kelompok Hamas dan Fatah," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Indroyono Soesilo di Jakarta, Rabu (24/2).<>
Menurut Indroyono, untuk membangun RS di Jalur Gaza, Pemerintah Indonesia membutuhkan izin dari pemerintah setempat. Namun, hampir setahun, izin tersebut belum diterbitkan karena persoalan ketidakjelasan pemerintah berwenang di Palestina.
"Kita menunggu lampu hijau sudah hampir satu tahun," ujarnya.
Indroyono menyebutkan, bila izin diterbitkan, Pemerintah akan segera mengirimkan tim pendahulu (advance team) ke Palestina. Hal itu penting dilakukan untuk melakukan pengkajian kontruksi pembangunan yang paling mungkin di lokasi.
"Bila tahun ini keluar green light, kita kirim advance team dulu untuk melihat bangunnya bagaimana dan di mana. Estimasi waktu pembangunan diputuskan berdasarkan hasil pengkajian tim pendahulu," katanya seperti dilansir Republika Online.
20 Januari lalu, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia Sarbini Abdul Murad menyatakan, pembangunan RS Indonesia di Jalur Gaza adalah wujud diplomasi kesehatan.
Rencanya, RS Indonesia di Jalur Gaza akan dibangun di Bayt Lahiya, Gaza Utara seluas 1,4 hektare, yang merupakan wakaf dari Pemerintah Palestina di Gaza. RS ini akan berupa pusat trauma dan rehabilitasi dengan bentuk bangunan segi delapan. (min)
