Brebes, NU Online
Ketua Lajnah Falakiyah NU KH Ghozalie Masroeri berpendapat bahwa intervensi pemerintah sah dalam beberapa masalah keagamaan, termasuk dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri demi kemaslahatan ummat.

Demikian diungkapkannya dalam pembukaan Silaturrahmi Nasional Ahli Hisab dan Ahli Rukyah yang diselenggarakan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) di Ponpes Al Hikmah 2 Benda Bumiayu Brebes, Kamis malam (6/9).

<>

Kiai Ghozalie memberi contoh adanya tiga metode dalam melakukan ibadah haji. Namun demikian, pemerintah memutuskan menggunakan metode haji tamattuk bagi jamaah haji dari Indonesia.

Dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri 1428 H. pemerintah akan melakukan rukyah online pada 11 dan 12 September mendatang yang ditampilkan di TV dari lima lokasi yang mencakup Aceh, Semarang, Bandung, Makassar dan Gresik agar masyarakat bisa melihat secara langsung munculnya awal bulan.

Kiai Ghozalie menjelaskan bahwa pertemuan nasional ahli hisab dan rukyah ini dilakukan untuk menghasilkan rukyah yang berkualitas dilingkungan NU. Terdapat sekitar 100 ahli perwakilan LFNU dan pesantren yang datang dari seluruh Indonesia.

Untuk Ramadhan dan Lebaran mendatang, LFNU siap melakukan rukyah di 31 titik strategis diseluruh Indonesia. Mereka yang melakukan rukyah adalah para ahli rukyah yang sudah bersertifikat agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan rukyah.

Hasil rukyah ini nantinya menjadi masukan dalam sidang istath di departemen agama dan menjadi keputusan PBNU yang diikhbarkan ke seluruh masyarakat.

Sebelumnya PBNU telah mengadakan pelatihan bagi ahli hisab dan rukyah di Semarang Jawa Tengah. Kegiatan ini diinspirasi oleh perbedaan Idul Fitri antara PBNU dan PWNU Jawa Timur. (mkf)