Pati, NU Online
Saat ini banyak kiai dan ulama yang berpolitik praktis. Akibatnya, umat terabaikan dan terpecah-pecah, kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, di Pati, Jawa Tengah, Sabtu (20/12).
"Saat ini banyak kyai terpecah-pecah karena jalur politik praktis yang dipilihnya. Ini sangat disayangkan karena masyarakat jadi kesulitan mencari panutan dan umat jadi terabaikan," katanya.
<>
Syamsir mengatakan, berpolitik praktis memang hak setiap warga negara terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia. "Tetapi, jangan sampai karena kiainya berpolitik, pesantren dan umat jadi turut terpecah-pecah," ujarnya.
Syamsir yang tengah menggelar silahturrahim pada ulama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Pati serta santri Yayasan Salafiyah itu mengungkapkan, masyarakat kini kesulitan mencari panutan. Salah satunya karena para ulama kini banyak yang disibukkan oleh kegiatan politik.
"Akhirnya, pondok pesantren yang semula menjadi subyek, malah menjadi obyek dari berbagai kepentingan. Tradisi yang selama ini memberikan ketenangan, kini sedikit terusik oleh kegiatan politik yang penuh nuansa kepentingan," terangnya.
Hal itu diakui pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah KH B. Asmuj. Menurutnya, banyak kiai yang kini lebih berkecimpung dalam kegiatan politik dibanding pembinaan umat.
"Saat ini memang banyak kyai dan ulama yang fokus ke masalah duniawi termasuk politik sehingga pembinaan terhadap masalah-masalah akhirat agak terbengkalai," ujarnya.
Seharusnya, tambah Asmuj, antara kebutuhan duniawi dan akhirat harus djalankan secara seimbang. Peran ulama sebagai pembina umat harus sejalan dengan perannya di politik. Karenanya, lanjut dia, para kyai dan ulama harus kembali ke "barak" tidak terlalu fokus pada kegiatan politik praktis.
"Kiai atau ulama berpolitik tidak dilarang atau harus. Tetapi jangan sampai mengesampingkan tugas pokoknya sebagai pembina umat," ungkapnya menegaskan. (ant/man)
Saat ini banyak kiai dan ulama yang berpolitik praktis. Akibatnya, umat terabaikan dan terpecah-pecah, kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, di Pati, Jawa Tengah, Sabtu (20/12).
"Saat ini banyak kyai terpecah-pecah karena jalur politik praktis yang dipilihnya. Ini sangat disayangkan karena masyarakat jadi kesulitan mencari panutan dan umat jadi terabaikan," katanya.
<>
Syamsir mengatakan, berpolitik praktis memang hak setiap warga negara terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia. "Tetapi, jangan sampai karena kiainya berpolitik, pesantren dan umat jadi turut terpecah-pecah," ujarnya.
Syamsir yang tengah menggelar silahturrahim pada ulama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Pati serta santri Yayasan Salafiyah itu mengungkapkan, masyarakat kini kesulitan mencari panutan. Salah satunya karena para ulama kini banyak yang disibukkan oleh kegiatan politik.
"Akhirnya, pondok pesantren yang semula menjadi subyek, malah menjadi obyek dari berbagai kepentingan. Tradisi yang selama ini memberikan ketenangan, kini sedikit terusik oleh kegiatan politik yang penuh nuansa kepentingan," terangnya.
Hal itu diakui pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah KH B. Asmuj. Menurutnya, banyak kiai yang kini lebih berkecimpung dalam kegiatan politik dibanding pembinaan umat.
"Saat ini memang banyak kyai dan ulama yang fokus ke masalah duniawi termasuk politik sehingga pembinaan terhadap masalah-masalah akhirat agak terbengkalai," ujarnya.
Seharusnya, tambah Asmuj, antara kebutuhan duniawi dan akhirat harus djalankan secara seimbang. Peran ulama sebagai pembina umat harus sejalan dengan perannya di politik. Karenanya, lanjut dia, para kyai dan ulama harus kembali ke "barak" tidak terlalu fokus pada kegiatan politik praktis.
"Kiai atau ulama berpolitik tidak dilarang atau harus. Tetapi jangan sampai mengesampingkan tugas pokoknya sebagai pembina umat," ungkapnya menegaskan. (ant/man)
