Jember, NU Online
Kiai atau ulama kalah dengan politikus dalam hal berpolitik. Ia akan bisa mengalahkan politikus saat terjun ke gelanggang politik. Kiai justru akan termanfaatkan, tanpa bisa mengambil manfaat hubungannya dengan politikus.
Katib Aam Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Abdullah Syamsul Arifin, mengatakan hal itu dalam seminar tentang politik dan hak asasi manusia, di gedung Graha Bina Insani, Jember, Kamis (27/11).<>
"Kiai sudah kalah satu set. Kiai sudah bisa dimanfaatkan calon (politikus yang mencalonkan diri) itu, tapi belum tentu kiai bisa memanfaatkan calon itu untuk kepentingan masyarakat," kata Abdullah.
Ia juga mengeritik kecenderungan kiai untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat dan santri. Hal ini menyebabkan pendidikan politik tidak efektif. "Hak-hak memilih dipasung. Walau pemilih bisa memilih, tapi diarahkan," katanya.
Kehadiran tokoh, termasuk tokoh agama, dalam partai juga tidak memberikan dampak berarti bagi demokrasi. Kehadiran mereka menyebabkan partai lebih mengandalkan tokoh daripada visi, misi, dan program kerja. "Masyarakat akhirnya bukan ikut platform partai, tapi ikut orang," jelasnya.
Para kiai diharapkan bisa bersikap arif, membebaskan umatnya memilih tanpa tersekat-sekat. Umat harus diajarkan cara memilih calon pemimpin yang baik dan benar, dan agar menggunakan hak pilihnya alias tidak golput.
"Kalau melihat calon pemimpin, lihatlah 5-6 tahun yang lalu. Jangan waktu mendekati pemilu, karena yang tampak hanya semu," kata Abdullah. (beritajatim.com)
Kiai atau ulama kalah dengan politikus dalam hal berpolitik. Ia akan bisa mengalahkan politikus saat terjun ke gelanggang politik. Kiai justru akan termanfaatkan, tanpa bisa mengambil manfaat hubungannya dengan politikus.
Katib Aam Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Abdullah Syamsul Arifin, mengatakan hal itu dalam seminar tentang politik dan hak asasi manusia, di gedung Graha Bina Insani, Jember, Kamis (27/11).<>
"Kiai sudah kalah satu set. Kiai sudah bisa dimanfaatkan calon (politikus yang mencalonkan diri) itu, tapi belum tentu kiai bisa memanfaatkan calon itu untuk kepentingan masyarakat," kata Abdullah.
Ia juga mengeritik kecenderungan kiai untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat dan santri. Hal ini menyebabkan pendidikan politik tidak efektif. "Hak-hak memilih dipasung. Walau pemilih bisa memilih, tapi diarahkan," katanya.
Kehadiran tokoh, termasuk tokoh agama, dalam partai juga tidak memberikan dampak berarti bagi demokrasi. Kehadiran mereka menyebabkan partai lebih mengandalkan tokoh daripada visi, misi, dan program kerja. "Masyarakat akhirnya bukan ikut platform partai, tapi ikut orang," jelasnya.
Para kiai diharapkan bisa bersikap arif, membebaskan umatnya memilih tanpa tersekat-sekat. Umat harus diajarkan cara memilih calon pemimpin yang baik dan benar, dan agar menggunakan hak pilihnya alias tidak golput.
"Kalau melihat calon pemimpin, lihatlah 5-6 tahun yang lalu. Jangan waktu mendekati pemilu, karena yang tampak hanya semu," kata Abdullah. (beritajatim.com)
