Warta
Kisruh Kasus Bank Century, Khofifah Minta Masyarakat Hati-hati Pilih Pemimpin
Ahad, 13 September 2009 | 12:04 WIB
Melbourne, NU Online
Kisruh kasus Bank Century menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia agar berhati-hati memilih pemimpin pada masa mendatang, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, saat menjadi pembicara dalam sebuah pertemuan dengan warga Indonesia dan Muslim Australia di Masjid Laverton, Melbourne, Jumat (11/9) lalu.
Menurutnya, politik dan kekuasaan seharusnya diniatkan untuk membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat sesuai nilai dan ajaran agama. Kepentingan rakyat harus berdiri di atas kepentingan lainnya.<>
"Politik harus dilakukan dalam rangka lihirosatiddin wa siyasatiddunya yang berarti menjaga agama dan mengatur negara," jelas mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid itu.
Pemerintah, lanjut Khofifah, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan uang negara. Rakyat bisa sejahtera atau tidak, tergantung kepada kebijakan pemerintah dalam mengelola uang negara. "Tugas pemerintah adalah hifdul mal (menjaga kekayaan negara)," jelasnya.
Karena itu, ia meminta uang negara dikelola dengan baik, sehingga rakyat tidak dirugikan. Jadi, harta negara harus di-manage dan dijaga. Tidak boleh sembrono, sehingga merugikan negara dan rakyat," ungkapnya.
Sejak 9 September lalu, Khofifah berada di Australia untuk melakukan Safari Ramadhan. Berbagai kegiatan dilakukannya untuk mengisi Ramadhan tahun ini, yaitu menjadi penceramah dalam diskusi di KBRI Canberra, menjadi pembicara dalam seminar di Victoria University dan mengisi pengajian di masjid Laverton. (rif)
Kisruh kasus Bank Century menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia agar berhati-hati memilih pemimpin pada masa mendatang, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, saat menjadi pembicara dalam sebuah pertemuan dengan warga Indonesia dan Muslim Australia di Masjid Laverton, Melbourne, Jumat (11/9) lalu.
Menurutnya, politik dan kekuasaan seharusnya diniatkan untuk membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat sesuai nilai dan ajaran agama. Kepentingan rakyat harus berdiri di atas kepentingan lainnya.<>
"Politik harus dilakukan dalam rangka lihirosatiddin wa siyasatiddunya yang berarti menjaga agama dan mengatur negara," jelas mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid itu.
Pemerintah, lanjut Khofifah, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan uang negara. Rakyat bisa sejahtera atau tidak, tergantung kepada kebijakan pemerintah dalam mengelola uang negara. "Tugas pemerintah adalah hifdul mal (menjaga kekayaan negara)," jelasnya.
Karena itu, ia meminta uang negara dikelola dengan baik, sehingga rakyat tidak dirugikan. Jadi, harta negara harus di-manage dan dijaga. Tidak boleh sembrono, sehingga merugikan negara dan rakyat," ungkapnya.
Sejak 9 September lalu, Khofifah berada di Australia untuk melakukan Safari Ramadhan. Berbagai kegiatan dilakukannya untuk mengisi Ramadhan tahun ini, yaitu menjadi penceramah dalam diskusi di KBRI Canberra, menjadi pembicara dalam seminar di Victoria University dan mengisi pengajian di masjid Laverton. (rif)
