Cilacap, NU Online
Pengurus Cabang (PC) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Cilacap, Jawa Tengah, mengkritik rencana pemerintah kabupaten setempat yang akan menerapkan program Sistem Informasi Pemerintahan Desa (Simpemdes).
Program itu dinilai akan menyia-nyiakan penyerapan aspirasi masyarakat desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).<>
Demikian diungkapkan Koordinator Program PC Lakpesdam NU Cilacap, Syaiful Mustangin, bersama Ahmad Muttaqin, dalam siaran persnya, di Cilacap, Jumat (20/6). "Kami menyayangkan pemkab yang tidak memerankan fungsi sebagaimana mestinya dalam kerangka memfasilitasi dan memberdayakan pemerintah desa," katanya.
Hal itu, menurutnya, dapat memosisikan pemerintah desa sebagai institusi negara pertama yang berpotensi menghadapi protes masyarakat. Sebab, aspirasi yang telah tertampung dalam musrenbangdes ternyata terbuang begitu saja. "Ini bertentangan dengan upaya berdemokrasi dan berpartisipasi dalam pembangunan," katanya.
Alokasi Dana Desa (ADD) yang dijadikan sumber dana proyek itu, ujarnya, sepenuhnya menjadi hak pemerintah desa untuk mengolahnya. Namun, pemkab justru memotong separuhnya, yakni sebesar Rp 48 juta untuk Simpemdes. "Padahal, tidak ada desa yang mengusulkannya," katanya.
Apabila program itu tetap muncul, maka RAPBDes disusun bukan atas dasar perencanaan partisipatif yang melibatkan warga. Sehingga dinilai bertentangan dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. "Dengan kata lain, RAPBDes tersebut telah menyalahi aturan dan mengingkari hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan," katanya.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pemkab Cilacap memastikan akan merealisasikan program Simpemdes mulai tahun ini. Dana untuk membiayai program ini diambilkan dari ADD tiap desa sebesar Rp 48 juta.
"Sebagai reaslisasi tahap pertama, pemkab berencana melaksanakan pengadaan barang berupa komputer dan pelatihan pengoperasian simpemdes," kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Cilacap, Dangir Mulyadi. Sedangkan pengadaan dan pemasangan jaringan baru akan dilakukan pada tahap berikutnya. (sm/din)
Pengurus Cabang (PC) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Cilacap, Jawa Tengah, mengkritik rencana pemerintah kabupaten setempat yang akan menerapkan program Sistem Informasi Pemerintahan Desa (Simpemdes).
Program itu dinilai akan menyia-nyiakan penyerapan aspirasi masyarakat desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).<>
Demikian diungkapkan Koordinator Program PC Lakpesdam NU Cilacap, Syaiful Mustangin, bersama Ahmad Muttaqin, dalam siaran persnya, di Cilacap, Jumat (20/6). "Kami menyayangkan pemkab yang tidak memerankan fungsi sebagaimana mestinya dalam kerangka memfasilitasi dan memberdayakan pemerintah desa," katanya.
Hal itu, menurutnya, dapat memosisikan pemerintah desa sebagai institusi negara pertama yang berpotensi menghadapi protes masyarakat. Sebab, aspirasi yang telah tertampung dalam musrenbangdes ternyata terbuang begitu saja. "Ini bertentangan dengan upaya berdemokrasi dan berpartisipasi dalam pembangunan," katanya.
Alokasi Dana Desa (ADD) yang dijadikan sumber dana proyek itu, ujarnya, sepenuhnya menjadi hak pemerintah desa untuk mengolahnya. Namun, pemkab justru memotong separuhnya, yakni sebesar Rp 48 juta untuk Simpemdes. "Padahal, tidak ada desa yang mengusulkannya," katanya.
Apabila program itu tetap muncul, maka RAPBDes disusun bukan atas dasar perencanaan partisipatif yang melibatkan warga. Sehingga dinilai bertentangan dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. "Dengan kata lain, RAPBDes tersebut telah menyalahi aturan dan mengingkari hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan," katanya.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pemkab Cilacap memastikan akan merealisasikan program Simpemdes mulai tahun ini. Dana untuk membiayai program ini diambilkan dari ADD tiap desa sebesar Rp 48 juta.
"Sebagai reaslisasi tahap pertama, pemkab berencana melaksanakan pengadaan barang berupa komputer dan pelatihan pengoperasian simpemdes," kata Kepala Bagian Pemerintahan Setda Cilacap, Dangir Mulyadi. Sedangkan pengadaan dan pemasangan jaringan baru akan dilakukan pada tahap berikutnya. (sm/din)
