Warta
Lembaga Keuangan Warga NU Harus Kerja Sama dengan Bank Pemerintah
Rabu, 2 September 2009 | 13:15 WIB
Jakarta, NU Online
Lembaga keuangan—koperasi simpan-pinjam atau bank perkreditan rakyat—yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh warga Nahdlatul Ulama (NU), seharusnya dapat bekerja sama dengan bank pemerintah.
Ketua Lembaga Perekonomian NU, Subyakto Tjakrawerdaya, mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (2/9) sore.<>
Jika tidak demikian, katanya, mereka akan kalah saing dengan bank swasta berskala besar, terutama bank asing, yang lebih banyak memiliki modal. Sementara, tidak semua warga NU dapat mengakses permodalan dari bank berskala besar tersebut.
Dalam jangka pendek, koperasi simpan-pinjam atau bank perkreditan rakyat yang dikelola warga NU, memang belum banyak merasakan pengaruh atas maraknya bank swasta berskala besar yang kini telah merambah kawasan pedesaan. Namun, cepat atau lambat, bank swasta itu pasti akan menggeser keberadaan lembaga keuangan mikro.
Meski demikian, upaya kerja sama itu tak bisa dilakukan sepihak oleh koperasi simpan-pinjam atau bank perkreditan rakyat warga NU saja. Pemerintah pun harus memiliki komitmen tinggi dalam bentuk kebijakan besar untuk melindungi lembaga keuangan rakyat tersebut.
“Masalahnya, apakah pemerintah masih memiliki komitmen itu atau tidak. Lihat saja, banyak BUMN yang diprivatisasi (diswastakan). Bank pemerintah pun sudah mulai berkurang perannya untuk melindungi perekonomian rakyat kecil,” ujar mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di era Orde Baru itu.
Kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini pun sangat parsial dan tidak sistematis. “Menteri Koperasi hanya membantu memberikan permodalan untuk koperasi, tapi tidak membuat kebijakan yang komprehensif yang dapat memperkuat koperasi,” pungkasnya.
“Seharusnya, Menteri Koperasi juga ikut memikirkan kebijakan apa yang harus dibuat untuk mengimbangi kekuatan bank-bank besar, bank-bank asing, yang sekarang sudah masuk wilayah retail, sudah masuk ke pedesaan,” imbuh Subyakto. (rif)
Lembaga keuangan—koperasi simpan-pinjam atau bank perkreditan rakyat—yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh warga Nahdlatul Ulama (NU), seharusnya dapat bekerja sama dengan bank pemerintah.
Ketua Lembaga Perekonomian NU, Subyakto Tjakrawerdaya, mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (2/9) sore.<>
Jika tidak demikian, katanya, mereka akan kalah saing dengan bank swasta berskala besar, terutama bank asing, yang lebih banyak memiliki modal. Sementara, tidak semua warga NU dapat mengakses permodalan dari bank berskala besar tersebut.
Dalam jangka pendek, koperasi simpan-pinjam atau bank perkreditan rakyat yang dikelola warga NU, memang belum banyak merasakan pengaruh atas maraknya bank swasta berskala besar yang kini telah merambah kawasan pedesaan. Namun, cepat atau lambat, bank swasta itu pasti akan menggeser keberadaan lembaga keuangan mikro.
Meski demikian, upaya kerja sama itu tak bisa dilakukan sepihak oleh koperasi simpan-pinjam atau bank perkreditan rakyat warga NU saja. Pemerintah pun harus memiliki komitmen tinggi dalam bentuk kebijakan besar untuk melindungi lembaga keuangan rakyat tersebut.
“Masalahnya, apakah pemerintah masih memiliki komitmen itu atau tidak. Lihat saja, banyak BUMN yang diprivatisasi (diswastakan). Bank pemerintah pun sudah mulai berkurang perannya untuk melindungi perekonomian rakyat kecil,” ujar mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di era Orde Baru itu.
Kebijakan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini pun sangat parsial dan tidak sistematis. “Menteri Koperasi hanya membantu memberikan permodalan untuk koperasi, tapi tidak membuat kebijakan yang komprehensif yang dapat memperkuat koperasi,” pungkasnya.
“Seharusnya, Menteri Koperasi juga ikut memikirkan kebijakan apa yang harus dibuat untuk mengimbangi kekuatan bank-bank besar, bank-bank asing, yang sekarang sudah masuk wilayah retail, sudah masuk ke pedesaan,” imbuh Subyakto. (rif)
