Jakarta, NU Online
Departemen Agama memahami keinginan banyak pihak menyeret sekolah madrasah, masuk ke jajaran Diknas agar diotonomikan seperti lembaga pendidikan umum lainnya. Namun itu Departemen Agama tidak bisa terburu-buru, karena masalahnya tidak semudah yang diestimasikan secara teori.
"Kalau hanya melihat guru madrasah dianaktirikan pemerintah daerah, karena tidak diotonomikan. Itu baru terlihat satu sisinya saja, sedangkan yang ada di lingkungan lembaga pendidikan Islam sangatlah kompleks. Begitu juga dengan lembaga pendidikan umum lainnya, jadi jangan terburu-buru," tutur Menag Muhammad M Basyuni menanggapi pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Pendidikan Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, oleh Prof Dr H Husni Rahim, beberapa waktu lalu.
<>Pendidikan di Indonesia, lanjutnya, secara keseluruhan saja masih bermasalah. Lantas bagaimana jadinya, kalau sekolah yang berbasis agama masuk dan bergabung dengan lembaga pendidikan umum? Ini sebenarnya dilema, yang memerlukan pengkajian lebih dalam tentang keinginan tersebut.
Kalau bicara tentang kualitas sekolah berbasis agama menurut Menag Basyuni, belakangan ini sudah banyak yang memiliki nilai plus dan sama dengan sekolah umum. Buktinya, banyak lulusan madrasah yang melanjutkan pendidikannya, di Perguruan Tinggi umum. Bahkan nilai anak didik madrasah, lebih baik dari sekolah umum.
"Jadi jangan tergesa-gesa bicara soal kualitas, dan keinginan menggabungkan madrasah satu atap di Diknas," ujarnya.
Menyinggung tentang diskriminasi Pemda, karena madrasah tidak diotonomikan ia mengakuinya. Namun itu, hanya pada awal pemberlakuan pengotonomian lembaga-lembaga pendidikan, seiring dengan Otonomi Daerah. Hanya saja itu cuma sesaat, kini sebagian besar daerah sudah memberikan perhatian sama, pada madrasah.
"Para kepala daerah takut, karena kalau tidak diperhatikan saat pilkada, guru dan murid madrasah sudah jelas pilih calon yang mau perhatikan madrasah. Di daerah, murid yang terbanyak ada di madrasah," kata Menag Basyuni.
Harus Ada Alternatif
Sementara itu Prof Dr H Husni Rahim, dalam pidatonya tentang Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia mengatakan, dalam upaya mengejar kualitas madrasah harus punya pilihan. Maksudnya, masuk bergabung dengan Diknas atau mempunyai solusi lain, agar tidak ditinggalkan.
Menyinggung tentang kekhawatiran sebagian pihak, bila madrasah diserahkan ke Diknas dan diotonomikan dikatakan, itu hal yang wajar. Karena mereka takut, jangan sampai madrasah kehilangan ciri khas keagamaan. Sebab karyawan Diknas, bukan berlatar belakang pendidikan madrasah. (ht/cih)
