Jakarta, NU Online
Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni menyatakan, perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan peran birokrasi pemerintah dipertanyakan hampir di seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan.
“Hal itu terkait melembaganya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada hampir semua lembaga pemerintah, katanya pada sambutan pembukaan seminar nasional bertajuk Pengawasan Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Pengawasan di Jakarta, Senin (14/7) kemarin.<>
Maftuh mengatakan, sesungguhnya birokrasi punya peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran itu tak bisa digantikan fungsinya oleh lembaga lain.
Peran birokrasi dalam pemerintahan adalah melakukan fungsi inspirasi terhadap aparatur pemerintah untuk melakukan kegiatan inovatif yang sifatnya non-rutin, dengan mengaktifkan sumber-sumber potensial dan menciptakan potensi yang optimal dalam mencapai tujuan pemerintah.
Namun ternyata, kata Menag, selain telah terjadi KKN, juga terjadi pelanggaran displin, penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan Indonesia sulit keluar dari krisis yang sedang terjadi.
Menag menambahkan, rendahnya kualitas pelayanan prima menjadi hambatan birokrasi di Tanah Air. Rendahnya produktivitas, lemahnya daya saing dan kinerja manajemen publik, khususnya yang berkaitan dengan birokrasi pemerinta, termasuk banyaknya persoalan yang timbul dalam pemerintahan selama ini, pada dasarnya menunjukkan rendahnya kemampuan dari aparatur untuk mencoba peduli dan membantu masyarakat.
Ia tak menutup mata bahwa kelemahan tersebut juga disebabkan rendahnya kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga pelayanan publik tak sesuai harapan. Hal itu tentu saja membawa dampak pada menurunnya legitimasi pemerintah dan pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan yang berkuasa.
“Semua itu menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintah dewasa ini. Baik dari aspek kelembagaan, ketatatlaksanaan dan sumber daya aparatur,” jelas Maftuh.
Mengingat permasalahan birokrasi begitu besar, menurutnya, ke depan perlu adanya strategi besar reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu alternatif untuk solusi atas rendahnya produktivitas, lemahnya daya saing dan buruknya pelayanan masyarakat.
Bagi Departemen Agama (Depag), katanya, perlu pengukuran dan penilaian kinerja. Hal itu penting untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berorientasi kinerja (hasil kerja) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Depag. (dpg/rif)
Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni menyatakan, perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan peran birokrasi pemerintah dipertanyakan hampir di seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan.
“Hal itu terkait melembaganya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada hampir semua lembaga pemerintah, katanya pada sambutan pembukaan seminar nasional bertajuk Pengawasan Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Pengawasan di Jakarta, Senin (14/7) kemarin.<>
Maftuh mengatakan, sesungguhnya birokrasi punya peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran itu tak bisa digantikan fungsinya oleh lembaga lain.
Peran birokrasi dalam pemerintahan adalah melakukan fungsi inspirasi terhadap aparatur pemerintah untuk melakukan kegiatan inovatif yang sifatnya non-rutin, dengan mengaktifkan sumber-sumber potensial dan menciptakan potensi yang optimal dalam mencapai tujuan pemerintah.
Namun ternyata, kata Menag, selain telah terjadi KKN, juga terjadi pelanggaran displin, penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan Indonesia sulit keluar dari krisis yang sedang terjadi.
Menag menambahkan, rendahnya kualitas pelayanan prima menjadi hambatan birokrasi di Tanah Air. Rendahnya produktivitas, lemahnya daya saing dan kinerja manajemen publik, khususnya yang berkaitan dengan birokrasi pemerinta, termasuk banyaknya persoalan yang timbul dalam pemerintahan selama ini, pada dasarnya menunjukkan rendahnya kemampuan dari aparatur untuk mencoba peduli dan membantu masyarakat.
Ia tak menutup mata bahwa kelemahan tersebut juga disebabkan rendahnya kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga pelayanan publik tak sesuai harapan. Hal itu tentu saja membawa dampak pada menurunnya legitimasi pemerintah dan pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan yang berkuasa.
“Semua itu menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi birokrasi pemerintah dewasa ini. Baik dari aspek kelembagaan, ketatatlaksanaan dan sumber daya aparatur,” jelas Maftuh.
Mengingat permasalahan birokrasi begitu besar, menurutnya, ke depan perlu adanya strategi besar reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu alternatif untuk solusi atas rendahnya produktivitas, lemahnya daya saing dan buruknya pelayanan masyarakat.
Bagi Departemen Agama (Depag), katanya, perlu pengukuran dan penilaian kinerja. Hal itu penting untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berorientasi kinerja (hasil kerja) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Depag. (dpg/rif)
