Jakarta, NU Online
Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang, salah satunya, mengagendakan akan membahas tafsir atas Khittah NU 1926. Tujuannya, merumuskan satu tafsir tunggal atas konsep dasar organisasi itu.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH Hasyim Muzadi, kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5). “Khittah itu sudah sangat tepat, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi, harus ada satu tafsir tunggal tentang Khittah itu,” katanya.<>
Hasyim menilai, permasalahan selama ini adalah beragamnya penafsiran terhadap Khittah itu, terutama sekali dalam hal hubungan NU dengan wilayah politik praktis.
“Semua orang punya penafsiran masing-masing. Akibatnya, dalam keadaan tertentu, terkadang tidak jelas antara wilayah politik praktis dengan politik yang tidak praktis,” terang Hasyim.
Secara organisasi, NU tidak dan memang dilarang berpolitik praktis. Namun, pada kenyataannya, para elitenya tidak jarang pula membawa NU masuk ke wilayah itu. Hal tersebut terjadi karena masing-masing orang, terutama para elitenya, memiliki tafsir sendiri atas Khittah itu.
Di sisi lain, imbuh Hasyim, tak sedikit pula pihak di luar NU yang sengaja memanfaatkan NU untuk kepentingan kelompoknya. “Biasanya mereka (pihak di luar NU) ‘teriak-teriak’ tentang Khittah NU, seolah-olah mengingatkan agar NU tidak berpolitik, tapi sebetulnya mereka sedang memanfaatkan NU,” ujarnya.
Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang, salah satunya, mengagendakan akan membahas tafsir atas Khittah NU 1926. Tujuannya, merumuskan satu tafsir tunggal atas konsep dasar organisasi itu.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH Hasyim Muzadi, kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5). “Khittah itu sudah sangat tepat, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi, harus ada satu tafsir tunggal tentang Khittah itu,” katanya.<>
Hasyim menilai, permasalahan selama ini adalah beragamnya penafsiran terhadap Khittah itu, terutama sekali dalam hal hubungan NU dengan wilayah politik praktis.
“Semua orang punya penafsiran masing-masing. Akibatnya, dalam keadaan tertentu, terkadang tidak jelas antara wilayah politik praktis dengan politik yang tidak praktis,” terang Hasyim.
Secara organisasi, NU tidak dan memang dilarang berpolitik praktis. Namun, pada kenyataannya, para elitenya tidak jarang pula membawa NU masuk ke wilayah itu. Hal tersebut terjadi karena masing-masing orang, terutama para elitenya, memiliki tafsir sendiri atas Khittah itu.
Di sisi lain, imbuh Hasyim, tak sedikit pula pihak di luar NU yang sengaja memanfaatkan NU untuk kepentingan kelompoknya. “Biasanya mereka (pihak di luar NU) ‘teriak-teriak’ tentang Khittah NU, seolah-olah mengingatkan agar NU tidak berpolitik, tapi sebetulnya mereka sedang memanfaatkan NU,” ujarnya.
