Surabaya, NU Online
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menilai, pemerintah bersikap plin-plan atau inkonsistensi dalam masalah dukungan atas resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1747 terhadap Iran.
"Kami prihatin, karena pemerintah plin-plan dengan memberikan dukungan kepada PBB untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran yang dianggap mengembangkan uranium," ujarnya saat berbicara pada pembukaan Hari Lahir (Harlah) ke-61 Muslimat NU di Surabaya, Jumat (6/4).
<>Ia menjelaskan, sikap plin-plan Indonesia itu sangat berbahaya, karena akan menurunkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia.
"Pemerintah dapat dikatakan plin-plan atau inkonsistensi, karena saat Presiden Iran dan Ketua MA Iran datang ke Indonesia dengan menemui presiden dan sejumlah pemimpin informal untuk menjelaskan program nuklir di Iran guna tujuan damai justru mendapatkan dukungan dari pemerintah," ujarnya menegaskan.
Namun, anggota Fraksi Kebangsaan Bangsa (FKB) DPR RI itu, hanya dalam kurun satu hungga dua bulan justru muncul dukungan Indonesia terhadap Resolusi 1747 dari DK-PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran atas pengembangan nuklirnya.
Khofifah mengatakan, pandangan Muslimat NU terhadap Iran itu sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU se-Indonesia pada Maret 2007.
"Dalam Rapimnas Muslimat NU se-Indonesia itu, kami menyikapi masalah nuklir Iran dan resolusi DK-PBB, desakan pengesahan RUU APP, dan desakan perlunya badan khusus dalam menangani luapan lumpur di kawasan eksplorasi Lapindo," katanya menambahkan. (ant/sbh)
