Brebes, NU Online
Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mendukung kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Penghentian harus segera dilakukan sebelum pemerintah dan lembaga-lembaga terkait melakukan pembenahan agar keamanan dan kenyamanan TKI terjamin.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, kepada wartawan usai berbicara di forum Kongres Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU di Pesantren Al Hikam, Brebes, Jawa Tengah, Senin (22/6) kemarin.<>
Khofifah menjelaskan, saat dirinya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, sudah berkali-kali mengusulkan untuk penghentian pengiriman TKI. Namun, selama ini, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tak merespons dan belum melakukan pembenahan di luar maupun di dalam negeri.
Pemerintah, katanya, juga tidak mampu melakukan negosiasi dengan negara-negara tujuan pengiriman TKI. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) juga tidak mampu melatih para TKI. Tapi, yang ada hanyalah mendemonstrasikan alat-alat.
"PJTKI hanya mendemonstrasikan alat. Misalkan, inilah yang namanya setrika listrik, mesin cuci listrik. Tapi, tidak melatih secara detil tentang penggunaan alat modern," ujarnya.
Dalam hal tempat pemberangkatan akhir, juga ada tidak ditentukan secara transparan bahkan melanggar. Ketika daerah-daerah terlarang, seperti daerah konflik, perang dan krisis politik, tidak boleh dikirim TKI. Tetapi, kenyataanya TKI tetap dikirim. Hal yang lebih parah lagi, pemerintah tidak memiliki pusat data.
Termasuk dalam penerbitan KTP palsu, imbuhnya, Departemen Dalam Negeri juga tidak mau ambil pusing. Semisal, berumur 17 tahun, dituakan menjadi 21 tahun. Alamat asal dari Banten, dibuatkan KTP di Brebes. Akibatnya terjadi kekacauan data valid.
Makin banyaknya makelar, menjadikan persoalan lebih rumit. Menurutnya, maraknya perdagangan perempuan dan anak dengan dalih perekrutan TKI. "Kami mendapati, di Karimun ada perdagangan bayi dan perempuan. Coba bayangkan, seorang ibu harus melahirkan 22 bayi yang selanjutnya bayi tersebut dijual ke luar negeri," ungkapnya.
Upaya Muslimat NU untuk membantu para TKI, di antaranya dengan mendirikan pusat-pusat pelatihan pasca kepulangan. Ada berbagai program keterampilan yang dilaksanakan. Sehingga mereka tidak lagi kembali ke luar negeri karena sudah memiliki keterampilan untuk menjalani produktivitas ekonomi di daerahnyua masing-masing. "Ada 89 pusat life skill yang telah kami rintis," pungkasnya. (was)
Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mendukung kebijakan pemerintah tentang penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Penghentian harus segera dilakukan sebelum pemerintah dan lembaga-lembaga terkait melakukan pembenahan agar keamanan dan kenyamanan TKI terjamin.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, kepada wartawan usai berbicara di forum Kongres Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU di Pesantren Al Hikam, Brebes, Jawa Tengah, Senin (22/6) kemarin.<>
Khofifah menjelaskan, saat dirinya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, sudah berkali-kali mengusulkan untuk penghentian pengiriman TKI. Namun, selama ini, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tak merespons dan belum melakukan pembenahan di luar maupun di dalam negeri.
Pemerintah, katanya, juga tidak mampu melakukan negosiasi dengan negara-negara tujuan pengiriman TKI. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) juga tidak mampu melatih para TKI. Tapi, yang ada hanyalah mendemonstrasikan alat-alat.
"PJTKI hanya mendemonstrasikan alat. Misalkan, inilah yang namanya setrika listrik, mesin cuci listrik. Tapi, tidak melatih secara detil tentang penggunaan alat modern," ujarnya.
Dalam hal tempat pemberangkatan akhir, juga ada tidak ditentukan secara transparan bahkan melanggar. Ketika daerah-daerah terlarang, seperti daerah konflik, perang dan krisis politik, tidak boleh dikirim TKI. Tetapi, kenyataanya TKI tetap dikirim. Hal yang lebih parah lagi, pemerintah tidak memiliki pusat data.
Termasuk dalam penerbitan KTP palsu, imbuhnya, Departemen Dalam Negeri juga tidak mau ambil pusing. Semisal, berumur 17 tahun, dituakan menjadi 21 tahun. Alamat asal dari Banten, dibuatkan KTP di Brebes. Akibatnya terjadi kekacauan data valid.
Makin banyaknya makelar, menjadikan persoalan lebih rumit. Menurutnya, maraknya perdagangan perempuan dan anak dengan dalih perekrutan TKI. "Kami mendapati, di Karimun ada perdagangan bayi dan perempuan. Coba bayangkan, seorang ibu harus melahirkan 22 bayi yang selanjutnya bayi tersebut dijual ke luar negeri," ungkapnya.
Upaya Muslimat NU untuk membantu para TKI, di antaranya dengan mendirikan pusat-pusat pelatihan pasca kepulangan. Ada berbagai program keterampilan yang dilaksanakan. Sehingga mereka tidak lagi kembali ke luar negeri karena sudah memiliki keterampilan untuk menjalani produktivitas ekonomi di daerahnyua masing-masing. "Ada 89 pusat life skill yang telah kami rintis," pungkasnya. (was)
