Jakarta, NU Online
Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28 Mei-1 Juni 2009. Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, direncanakan hadir dan membuka secara resmi hajatan besar organisasi ibu-ibu NU itu.
Namun, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, membantah tudingan bahwa kehadiran Kalla nanti ada sangkut-pautnya dengan Pemilu Presiden (Pilpres). Ia menjamin, organisasi yang dipimpinnya tak akan terlibat dalam urusan dukung mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.<>
“Tidak ada agenda membahas soal capres dan cawapres. Tidak ada dan tidak akan pernah ada Muslimat NU mendukung capres tertentu,” tegas Khofifah kepada wartawan di Kantor Pengurus Besar NU, Jakarta, Selasa (5/5).
Diundangnya Kalla yang juga capres Partai Golkar pada Rakernas itu, kata Khofifah, semata karena posisinya sebagai wapres. Selain itu, kehadiran wapres juga sudah menjadi tradisi bagi Muslimat NU serta badan otonom lainnya yang berada di bawah naungan PBNU.
“Kalau Muslimat NU dan badan otonom NU yang lain, levelnya memang wapres yang membuka. Kongres Muslimat NU tahun 2006 pun yang membuka Wapres (Jusuf Kalla). Dan, Rakernas Muslimat NU yang lalu-lalu yang membuka juga wapres. Kalau presiden, itu levelnya PBNU,” jelas Khofifah didampingi sejumlah petinggi PP Muslimat NU.
Meski demikian, imbuhnya, tak tertutup kemungkinan dalam Rakernas nanti akan dibahas pula masalah Pilpres. “Tapi, yang jelas, kita tidak mengagendakan,” ujarnya. Kalau pun ada usulan untuk membahasnya dan benar-benar dibahas, itu pasti tidak lebih dari sekedar kriteria capres-cawapres yang layak, bukan berbentuk dukungan Muslimat NU secara organisasi.
Permasalahan kriteria, lanjutnya, juga penting agar 15 juta anggota Muslimat NU se-Indonesia tidak menjadi pemilih yang “buta politik”. “Agar anggota Muslimat NU ini tidak menjadi ‘pemilih mengambang’. Kriteria-kriteria itu nantiya, setidaknya, bisa menjadi pertimbangan untuk memilih,” pungkasnya.
Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu menjelaskan, tidak sedikit pengurus Muslimat NU di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten yang mengaku bingung untuk menentukan pilihannya pada Pilpres yang akan diselenggarakan pada Juni mendatang. Karena itu, penting untuk merumuskan kriteria pemimpin bangsa yang baik.
Khofifah merupakan mantan calon gubernur Jawa Timur yang berpasangan dengan Mudjiono. Ia didukung Partai Persatuan Pembangunan dan 11 parpol nonparlemen. Pada Pilkada Jatim, akhir 2008 lalu, ia bersaing dengan pasangan Sukarwo-Saifullah Yusuf yang didukung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.
Khofifah juga merupakan orang pertama yang membongkar kasus dugaan rekayasa Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada Jatim, terutama di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Belakangan, kasus serupa muncul dalam Pemilu Legislatif pada 9 April lalu. (rif)
Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28 Mei-1 Juni 2009. Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, direncanakan hadir dan membuka secara resmi hajatan besar organisasi ibu-ibu NU itu.
Namun, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, membantah tudingan bahwa kehadiran Kalla nanti ada sangkut-pautnya dengan Pemilu Presiden (Pilpres). Ia menjamin, organisasi yang dipimpinnya tak akan terlibat dalam urusan dukung mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.<>
“Tidak ada agenda membahas soal capres dan cawapres. Tidak ada dan tidak akan pernah ada Muslimat NU mendukung capres tertentu,” tegas Khofifah kepada wartawan di Kantor Pengurus Besar NU, Jakarta, Selasa (5/5).
Diundangnya Kalla yang juga capres Partai Golkar pada Rakernas itu, kata Khofifah, semata karena posisinya sebagai wapres. Selain itu, kehadiran wapres juga sudah menjadi tradisi bagi Muslimat NU serta badan otonom lainnya yang berada di bawah naungan PBNU.
“Kalau Muslimat NU dan badan otonom NU yang lain, levelnya memang wapres yang membuka. Kongres Muslimat NU tahun 2006 pun yang membuka Wapres (Jusuf Kalla). Dan, Rakernas Muslimat NU yang lalu-lalu yang membuka juga wapres. Kalau presiden, itu levelnya PBNU,” jelas Khofifah didampingi sejumlah petinggi PP Muslimat NU.
Meski demikian, imbuhnya, tak tertutup kemungkinan dalam Rakernas nanti akan dibahas pula masalah Pilpres. “Tapi, yang jelas, kita tidak mengagendakan,” ujarnya. Kalau pun ada usulan untuk membahasnya dan benar-benar dibahas, itu pasti tidak lebih dari sekedar kriteria capres-cawapres yang layak, bukan berbentuk dukungan Muslimat NU secara organisasi.
Permasalahan kriteria, lanjutnya, juga penting agar 15 juta anggota Muslimat NU se-Indonesia tidak menjadi pemilih yang “buta politik”. “Agar anggota Muslimat NU ini tidak menjadi ‘pemilih mengambang’. Kriteria-kriteria itu nantiya, setidaknya, bisa menjadi pertimbangan untuk memilih,” pungkasnya.
Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu menjelaskan, tidak sedikit pengurus Muslimat NU di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten yang mengaku bingung untuk menentukan pilihannya pada Pilpres yang akan diselenggarakan pada Juni mendatang. Karena itu, penting untuk merumuskan kriteria pemimpin bangsa yang baik.
Khofifah merupakan mantan calon gubernur Jawa Timur yang berpasangan dengan Mudjiono. Ia didukung Partai Persatuan Pembangunan dan 11 parpol nonparlemen. Pada Pilkada Jatim, akhir 2008 lalu, ia bersaing dengan pasangan Sukarwo-Saifullah Yusuf yang didukung Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.
Khofifah juga merupakan orang pertama yang membongkar kasus dugaan rekayasa Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada Jatim, terutama di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Belakangan, kasus serupa muncul dalam Pemilu Legislatif pada 9 April lalu. (rif)
