Jakarta, NU Online
Rencana pemberian bantuan berupa kredit lunak yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha kecil dan mikro tanpa agunan yang dijanjikan kepada warga NU oleh wapres Jusuf Kalla sampai sekarang belum jelas.
Ketua PBNU Ir. Mustofa Zuhad Mughni menjelaskan kepada NU Online (25/2) sejumlah pengusaha kecil di Sumatra Barat, Jabar, Jateng, Jatim dan daerah lainnya yang berminat terhadap program ini belum bisa mengakses dana.
<>Mereka telah mendatangi bank yang ditunjuk seperti BRI, Bukopin, BNI, Mandiri, BTN dan Bank Syariah Mandiri mengaku ditolak karena belum ada perintah. “Kayaknya kebijakan ini belum disosialisasikan sampai ke bawah,” katanya.
Jika program dengan total dana 2.5 trilyun ini benar-benar jalan, Cak Mus, panggilan akrabnya, menyatakan sangat banyak warga NU yang berminat. “Bisa ratusan orang setiap cabangnya,” tandasnya
Dalam program yang tanpa jaminan ini, PCNU bisa memberikan rekomendasi kepada pengusaha kecil dan mikro yang berminta memperoleh kredit. Kreditnya sendiri dijamin oleh pemerintah melalui asuransi kredit.
Ide pemberdayaan bagi pengusaha kecil dan mikro ini dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara silaturrahmi dengan KH Hasyim Muzadi 23 November 2007 lalu di Ponpes Al Hikam Depok.
“NU dan Muhammadiyah tak perlu membikin bank sendiri, nanti kecil-kecil dan biayanya mahal, tinggal memanfaatkan bank yang dimiliki oleh pemerintah untuk pengembangan usahanya,” katanya di Ponpes Al Hikam Depok, Selasa (23/10).
Dalam hal ini, NU bisa memberikan rekomendasi lembaga usaha mana saja yang layak untuk diberikan kredit. “NU tak perlu bertanggung jawab secara material karena semuanya sudah ditanggung pemerintah. NU hanya perlu bertanggung jawab secara moral,” ujarnya.
Apalagi, menurut JK, menteri koperasi dan UKM adalah orang NU sehingga tinggal mengkoordinasikannya agar bisa menghasilkan program yang benar-benar membangkitkan perekonomian warga NU.
Dikatakannya bahwa selama ini akses kredit yang ada di bank-bank pemerintah selama ini hanya dinikmati oleh para konglomerat yang notabene sudah kaya sementara masyarakat yang sangat membutuhkan pembiayaan malah tak mendapatkan apa-apa.
Situasi ketimpangan seperti ini bisa sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Dimasa lalu, kerap kali terjadi kerusuhan dengan sasaran kelompok etnis tertentu yang selama ini dianggap mendominasi perekonomian. Menurutnya, situasi seperti ini tak boleh terulang kembali.
Dijelaskannya saat ini pemerintah baru saja menghapus kredit macet dari usaha kecil dan mikro sebesar 15 Trilyun. Diharapkan setelah penghapusan ini, dunia usaha kecil dan mikro kembali bergairah karena bisa mengajukan kredit baru. (mkf)
