Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak keberatan jika ada kelompok Islam berhaluan idelogi transnasional yang ingin mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Tetapi, bila ingin mendirikan Pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah), maka harus ditolak.

“Kalau berdakwah, boleh saja, silakan. Tapi kalau mau (mendirikan, Red) Khilafah Islamiyah, tidak boleh,” tegas Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (12/7)

<>

Bagi NU, menurut Hasyim, Islam tak perlu diformalkan dalam bentuk sebuah pemerintahan. Sepanjang substansi atau ajaran dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Islam bisa terwujud, maka pemerintahan Islam merupakan sesuatu yang sia-sia.

Selain itu, katanya, ide dan gagasan pendirian pemerintahan Islam tersebut tidaklah berasal dari tradisi dan budaya yang tumbuh serta berkembang di Indonesia sendiri. Sehingga, tidak akan sesuai jika dipaksakan untuk diterapkan, besar kemungkinan akan terjadi konflik.

Presiden World Conference on Religions for Peace itu mengungkapkan, ide pendirian pemerintahan Islam sebagaimana yang diperjuangkan kelompok Islam garis keras di Indonesia, sudah tak ‘laku’ di negeri asalnya, di Timur Tengah. Tak hanya itu. Antar-kelompok sesama pengikut ide pemerintahan Islam pun terjadi konflik.

“Nah, anehnya, kenapa ada kelompok-kelompok dari bangsa ini yang meng-agen-i gerakan transnasional yang ingin Khilafah Islamiyah itu? Di negaranya sendiri, mereka dilarang karena dianggap mengancam kekuasaan negara yang berdaulat,” terang Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars.

Hasyim juga mengingatkan, gerakan politik yang berhaluan ideologi transnasional tak hanya terdapat pada agama Islam. Melainkan juga terdapat pada agama lain. Semuanya sama-sama mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

“Gerakan apapun dan dari mana pun datangnya, yang berhaluan ideologi transnasional, sama-sama berbahayanya bagi keutuhan NKRI, termasuk gerakan transnasional yang dibentuk Amerika Serikat. Kita orang Indonesia, jadi, semuanya harus Indonesiawi,” pungkas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu. (rif)