PBNU: Gerakan Politik Transnasional Turunkan Krediblitas NKRI

Tulungagung, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengemukakan, gerakan politik transnasional telah menurunkan kredibilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjaga kedaulatan dan perlindungan rakyat. Gerakan tersebut juga mengakibatkan Indonesia dikendalikan kekuasaan orang-orang luar.

''Jangan sampai negara kita dikendalikan kekuasaan dari luar. Warga NU jangan mengikuti langkah gerakan politik transnasional,'' tegas Hasyim kepada wartawan usai silaturrahim antara PBNU dengan jajaran pengurus NU se-Karesidenan Kediri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien, Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Ahad (8/7) kemarin.

Acara tersebut diikuti fungsionaris NU dari Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan Nganjuk. Hadir pula dalam acara itu, Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim Ali Maschan Moesa dan Bupati Tulungagung Heru Tjahjono. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online di Tulungagung, Muhibuddin.

Diakui Hasyim, munculnya gerakan-gerakan separatis di berbagai wilayah NKRI merupakan hasil dari gerakan politik transnasional. ''Gerakan separatis itu muncul, karena di-obok-obok dari luar negeri. Itu hasil dari gerakan transnasional,'' katanya.

Gerakan itu, tambah Hasyim, melahirkan pula terjadinya konflik lintas agama maupun konflik interen Islam. Selain itu, gerakan transnasional juga membuat kredibilitas negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan perlindungan rakyat jadi menurun.

''Kapasitas negara kita ini turun terus. Coba lihat, mulai Ambalat, OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), hingga ditandatananinya resolusi Dewan Keamanan PBB soal Irak. Senator datang hanya memakai celana pendek. Ini apa maknanya? Sementara, rakyatnya sendiri juga tak terlindungi, seperti kasus Lapindo, penderitaan TKI dan lainnya,'' urai mantan Ketua PWNU Jatim itu.

Dalam orasinya di hadapan fungsionaris NU, Hasyim juga memaparkan keprihatinannya terhadap keadaan Indonesia. ''Saat ini, Negara Indonesia dibuat 'bal-balan' (sepak bola) negara luar,'' kata Hasyim mengingatkan.

Banyaknya pulau teritorial NKRI yang hilang, TKI yang menderita, pesawat terbang Indonesia yang dilarang mendarat di Eropa, sebut Hasyim, menjadi contoh nyata betapa menurunnya kredibilitas negara. ''Larangan pesawat terbang mendarat itu juga berarti produk-produk kita tak boleh dibawa ke sana. Ini bahaya,'' papar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, itu.

Dia mengatakan, kondisi semacam ini menunjukkan bahwa keadaan Indonesia sudah tidak terjamin lagi. Sementara, rakyat masih membutuhkan perlindungan dari negara.

''Situasi politik kita tiap hari diwarnai gegeran (konflik) terus. Di tengah suasana itu, muncul gerakan OPM, RMS, Borneo dan sebagainya yang mengancam kesatuan teritorial NKRI,'' katanya. (rif)