Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya tak lagi berharap banyak pada pemerintah dalam hal penanganan korban semburan lumpur panas Lapindo. Karenanya, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini mencari jalan lain, yakni bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

PBNU meminta United Nations Office for Coordinator of Humanitarian Affairs (Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Urusan Kemanusiaan/UNOCHA) untuk mencarikan dana guna membantu para pengungsi yang juga korban lumpur Lapindo. Bantuan itu diharapkan dapat secara langsung dirasakan manfaatnya bagi para korban.

<>

“Saya minta kepada perwakilan PBB (UNOCHA-Red) untuk menangani korban Lapindo, langsung ke sasaran tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Ketua Umum PBNU Dr KH Hasyim Muzadi kepada wartawan usai menerima beberapa perwakilan UNOCHA untuk Indonesia di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (20/3)

Dalam pertemuan itu, hadir pula Ketua PBNU HM Rozy Munir, Wakil Ketua Lembaga Pelayanan Kesehatan NU Dr Ing Bina Suhendra dan Program Officer Community Based Disaster Risk Management Avianto Muhtadi.

Hasyim mengakui bahwa secara kelembagaan, PBB tak mungkin memberikan bantuan kepada PBNU yang merupakan organisasi kemasyarakatan. PBB, katanya, terikat dengan aturan birokrasi dengan pemerintah Indonesia.

Namun demikian, lanjutnya, bagaimanapun keadaannya, para korban Lapindo yang sudah menderita selama kurang lebih 10 bulan harus segera mendapat bantuan. Berharap pada pemerintah, katanya, tentu akan membuang banyak waktu dan tenaga. Selain itu, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk menangani para korban.

“Makanya, saya minta kerja samanya dilakukan P to P (person to person/orang perorang, Red), tidak G to G (government to government/pemerintah dengan pemerintah. Biar masalahnya segera teratasi dan tidak terikat dengan aturan birokrasi,” ungkap Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur.

Ditambahkan Hasyim, bantuan yang melewati birokrasi biasanya selalu terlambat. Padahal, imbuhnya, kasus semburan lumpur Lapindo itu berkaitan dengan hidup-mati orang banyak. “Ini soal hidup dan mati, lho. Makan mereka tidak tertib, anak-anak rusak mental, bahkan ada yang bunuh diri. Masa harus menunggu satu tahun lagi untuk ditolong,” jelas mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu.

Sementara itu, Chief UNOCHA untuk Indonesia Abdul Haq Amiri menyatakan, lembaga di bawah PBB yang dipimpinnya memang berkepentingan untuk membantu para korban berbagai bencana alam di Indonesia, khususnya korban lumpur Lapindo. Menurutnya, pihaknya merasa sangat perlu untuk melakukan kerja sama dengan PBNU.

“Sangat penting untuk bekerja sama dengan NU. Karena, selain sebagai organisasi paling, NU juga merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia,” terang Amiri yang saat itu didampingi NGO and Officer Relations Officer UNOCHA untuk Indonesia Fernando Hesse. (rif)