Sidoarjo, NU Online
Jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo menyambut baik upaya pendampingan bagi warga korban Lumpur Lapindo, yang terus dilakukan pelbagai pihak. Termasuk di antaranya, dilakukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sidoarjo yang diketuai HM Handoko. Pasalnya, dari seluruh warga yang menjadi korban Lumpur Lapindo boleh dikata terbesar merupakan kaum nahdliyin.

”Kami menyambut baik atas niatan untuk melakukan pendampingan bagi warga korban Lumpur dalam memperoleh hak-haknya yang selama ini belum terpenuhi,” jelas Rais Syuriah PCNU Sidoarjo, KH Rofiq Siradj alias Gus Rofik, saat dikonfirmasi Duta Masyarakat, Jumat (11/5) kemarin.<>

Memang selama ini beberapa pihak juga telah berjuang untuk para korban Lumpur namun, hingga saat ini boleh dikatakan seluruh permasalahan korban Lumpur belum terselesaikan dengan baik, utamanya terkait dengan ganti rugi pemukiman, tanah pekarangan dan tanah persawahan milik warga yang saat ini sudah tenggelam.

”Intinya kami benar-benar menyambut baik atas upaya tersebut. Mudah-mudahan dengan pendampingan yang akan dilakukan bisa meringankan warga korban Lumpur,” tambahnya.

Di tempat terpisah, HM Handoko, Ketua PC PKNU Sidoarjo mengatakan, setelah dilakukan rapat pemantapan partai sekaligus adanya testimoni dari para korban Lumpur Lapindo, sekarang ini sudah dibentuk tim khusus yang dikomandoi oleh H Mukhammad Kaiyis, sekretaris partai dan H Wahab, selaku Dewan Syura dan para fungsionaris partai.

Tim ini segera melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan bagi warga korban lumpur Lapindo untuk dilakukan pendampingan guna mendapatkan hak-haknya yang selama ini belum terakomodasi oleh PT Lapindo Brantas Inc, maupun dari pemerintah.

Bahkan Cak Anam, Ketua Umum DPP PKNU saat dilakukan testimoni tersebut, sempat prihatin sebab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak berani melakukan penjaminan atas hak tanah warga yang saat ini telah tenggelam, khususnya yang masih berupa petok D dan Letter C.

”Kami segera terjun ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai data dan identifikasi masalah dalam melakukan pendampingan ini,” kata H Mukhammad Kaiyis, saat dihubungi secara terpisah.

Setelah berbagai data didapat, dengan sendirinya akan segera dilakukan pola kerja terkait berbagai hambatan dari para warga korban Lumpur Lapindo untuk menuntut hak yang selama ini belum terpenuhi.(nam)