Yogyakarta, NU Online
Akhir bulan ini Menteri Perdagangan menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) importasi beras dari Vietnam sampai tahun 2012. Jumlahnya tidak sedikit, 1 juta ton pertahun.
Guru Besar Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Prof DR Mohammad Maksum menilai pemerintah telah berbuat ’arogan’ karena beberapa bulan kampanye legislatif yang lalu pemerintah membesar-besarkan isu swasembada dan ekspor beras guna memamerkan sukses partai politik dalam pemerintahan.<>
”Ini sangat paradoksial. Saya menyebutnya arogansi swasembada. Swasembada yang instan telah digenjot melalui pembengkakan subsidi benih dan pupuk, serta menyedot anggaran berlebihan,” kata Prof Maksum dihubungi NU Online, Rabu (29/4).
Menurutnya, swasembada yang dicanangkan pemerintah tidak memiliki jaminan keberlanjutan karena sama sekali tak menyentuh fondasi keswasembadaan beras yang meliputi pengembangan infrastuktural seperti pengembangan irigasi, jalan pertanian, teknologi dan tata-lahan yang mantap bagi perberasan.
”Triliunan anggaran untuk subsidi itu ternyata belum mampu membangun keberlanjutan swasembada,” kata Prof Maksum yang juga Ketua (Pjs) PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan keberlanjutan swasembada mengingat kebijakan ini meninggalkan bom waktu, yakni produksi yang stagnan karena kapasitas infrastruktur yang ada nyaris tidak pernah dibenahi selama sepuluh tahun terakhir.
”Ada baiknya kita melihat keswasembadaan ini lebih taktis, bukan politis seperti selama beberapa bulan kampanye pemilu terakhir ini. Selama sepuluh tahun reformasi, pembangunan irigasi, jalan pertanian, teknologi dan tata-lahan untuk usaha tani padi justru mengalami banyak kemunduran,” katanya. (nam)
Akhir bulan ini Menteri Perdagangan menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) importasi beras dari Vietnam sampai tahun 2012. Jumlahnya tidak sedikit, 1 juta ton pertahun.
Guru Besar Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Prof DR Mohammad Maksum menilai pemerintah telah berbuat ’arogan’ karena beberapa bulan kampanye legislatif yang lalu pemerintah membesar-besarkan isu swasembada dan ekspor beras guna memamerkan sukses partai politik dalam pemerintahan.<>
”Ini sangat paradoksial. Saya menyebutnya arogansi swasembada. Swasembada yang instan telah digenjot melalui pembengkakan subsidi benih dan pupuk, serta menyedot anggaran berlebihan,” kata Prof Maksum dihubungi NU Online, Rabu (29/4).
Menurutnya, swasembada yang dicanangkan pemerintah tidak memiliki jaminan keberlanjutan karena sama sekali tak menyentuh fondasi keswasembadaan beras yang meliputi pengembangan infrastuktural seperti pengembangan irigasi, jalan pertanian, teknologi dan tata-lahan yang mantap bagi perberasan.
”Triliunan anggaran untuk subsidi itu ternyata belum mampu membangun keberlanjutan swasembada,” kata Prof Maksum yang juga Ketua (Pjs) PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan keberlanjutan swasembada mengingat kebijakan ini meninggalkan bom waktu, yakni produksi yang stagnan karena kapasitas infrastruktur yang ada nyaris tidak pernah dibenahi selama sepuluh tahun terakhir.
”Ada baiknya kita melihat keswasembadaan ini lebih taktis, bukan politis seperti selama beberapa bulan kampanye pemilu terakhir ini. Selama sepuluh tahun reformasi, pembangunan irigasi, jalan pertanian, teknologi dan tata-lahan untuk usaha tani padi justru mengalami banyak kemunduran,” katanya. (nam)
