Jakarta, NU Online
Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menyatakan, pemimpin NU ke depan harus lebih mempedulikan pesantren yang merupakan pemegang saham terbesar organisasi sosial keagamaan itu.
"Itu syarat utama. Kalau lebih peduli politik praktis, itu tak masuk kriteria kita," kata Ketua Umum Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Hilmi Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (3/12).<>
Hilmi mengemukakan hal itu saat memberi keterangan pers terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Majelis Alumni IPNU di Jakarta, Januari 2010. Salah satu agenda rakernas itu adalah melakukan inventarisasi masalah strategis bagi NU yang hendak menggelar muktamar pada Maret 2010.
Menurut Hilmi, memisahkan NU dengan politik jelas ahistoris atau lepas dari kesejarahan NU. Namun, lanjutnya, politik NU harus lebih diarahkan pada penanaman nilai-nilai bernegara, bukan politik perebutan kekuasaan.
"NU harus menjauhi politik untuk merebut kekuasaan. Domain NU adalah gerakan moral," kata mantan wakil sekretaris jenderal PBNU itu.
Meski demikian, Majelis Alumni IPNU tidak mau ikut-ikutan "menghakimi" periode kepemimpinan KH Sahal Mahfudh dan KH Hasyim Muzadi sebagai periode yang terlalu politis sebagaimana disuarakan sementara kalangan, baik di dalam maupun di luar NU.
"Yang dilakukan Kiai Sahal dan Kiai Hasyim memiliki dinamikanya sendiri yang menurut hemat kami cukup sukses membawa NU menghadapi masa-masa sulit," kata Sekjen Majelis Alumni IPNU Asrorun Niam Sholeh.
Hanya saja, lanjutnya, kepemimpinan NU ke depan harus lebih meneguhkan keberpihakannya kepada pesantren dan nilai-nilai khasnya seperti kesederhanaan hidup, semangat kesetaraan, kreativitas berfikir, serta moderat dalam paham keagamaan.
"Penyusupan ideologi radikal maupun liberal di dalam pesantren bisa terjadi jika NU lengah melakukan fokus pengabdiannya di pesantren," katanya. (min)
Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menyatakan, pemimpin NU ke depan harus lebih mempedulikan pesantren yang merupakan pemegang saham terbesar organisasi sosial keagamaan itu.
"Itu syarat utama. Kalau lebih peduli politik praktis, itu tak masuk kriteria kita," kata Ketua Umum Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Hilmi Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (3/12).<>
Hilmi mengemukakan hal itu saat memberi keterangan pers terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Majelis Alumni IPNU di Jakarta, Januari 2010. Salah satu agenda rakernas itu adalah melakukan inventarisasi masalah strategis bagi NU yang hendak menggelar muktamar pada Maret 2010.
Menurut Hilmi, memisahkan NU dengan politik jelas ahistoris atau lepas dari kesejarahan NU. Namun, lanjutnya, politik NU harus lebih diarahkan pada penanaman nilai-nilai bernegara, bukan politik perebutan kekuasaan.
"NU harus menjauhi politik untuk merebut kekuasaan. Domain NU adalah gerakan moral," kata mantan wakil sekretaris jenderal PBNU itu.
Meski demikian, Majelis Alumni IPNU tidak mau ikut-ikutan "menghakimi" periode kepemimpinan KH Sahal Mahfudh dan KH Hasyim Muzadi sebagai periode yang terlalu politis sebagaimana disuarakan sementara kalangan, baik di dalam maupun di luar NU.
"Yang dilakukan Kiai Sahal dan Kiai Hasyim memiliki dinamikanya sendiri yang menurut hemat kami cukup sukses membawa NU menghadapi masa-masa sulit," kata Sekjen Majelis Alumni IPNU Asrorun Niam Sholeh.
Hanya saja, lanjutnya, kepemimpinan NU ke depan harus lebih meneguhkan keberpihakannya kepada pesantren dan nilai-nilai khasnya seperti kesederhanaan hidup, semangat kesetaraan, kreativitas berfikir, serta moderat dalam paham keagamaan.
"Penyusupan ideologi radikal maupun liberal di dalam pesantren bisa terjadi jika NU lengah melakukan fokus pengabdiannya di pesantren," katanya. (min)
