Bandar Lampung, NU Online
Pengarusutamaan gender menjadi prasyarat kunci dalam perencanaan pembangunan. Pola ini dipandang sebagai paradigma baru perencanaan yang berkeadilan, karena laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan menjadi pusat dari proses pembangunan.
<>Demikian dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar saat mengisi seminar Kongres XVI Muslimat NU, Rabu (13/7), di Bandar Lampung.
’’Merekalah yang harus dibangun, diberdayakan, diberikan banyak pilihan, serta dilibatkan secara substansial dalam perencanaan pembangunan dan pengangguran yang responsif gender,’’ tuturnya dalam kongres.
Pelaksanaannya, lanjut dia, juga sudah diinstruksikan melalui Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional kepada menteri, kepala Kepolisian RI, jaksa agung RI, gubernur, dan bupati/wali kota. Yaitu untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan masing-masing, mulai tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
’’Beberapa masalah yang dihadapi perempuan dan anak hingga kini yaitu masih terjadi disparitas antarprovinsi terkait dengan akses terhadap pendidikan bagi anak perempuan dan anak laki-laki terutama di tingkat SMP/SMA; masih rendahnya gizi bayi, balita, dan ibu hamil; serta masih tingginya AKI (angka kematian ibu). Kemudian masih tingginya anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi maupun kekerasan,’’ tutur dia.
Linda melanjutkan, kementeriannya sebagai pendorong dan penggerak pengarusutamaan gender dan perlindungan anak telah banyak menginisiasi terwujudnya pembangunan nasional berperspektif gender.
Apalagi sesuai amanat Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, KPP-PA memiliki tugas dan fungsinya.
’’Saya berharap kepada Muslimat NU, jadilah kader muslimah masa depan, jadikan masyarakat dan bangsa sebagaimana taman surgawi yang penuh dengan kebahagiaan, kenyamanan, serta penuh makna,’’ ungkapnya.
Di tempat yang sama, Hj. Khofifah Indar Parawansa selaku ketua umum PP Muslimat NU mengatakan, program organisasinya yakni pada 2006-2011 fokus pada pelayanan kesehatan, tahun 2011-2016 fokus ke pelayanan pendidikan, dan tahun 2016-2021 fokus pada pelayanan ekonomi. Kemudian pada tahun 2021-2026 fokus pada perwujudan kemandirian muslimah.
’’Jadi pada tahun 2026 kita sudah mandiri, pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik,’’ tuturnya seraya mengatakan, hasil kinerja lima tahun terakhir telah terjadi penambahan layanan kesehatan berupa rumah bersalin dan klinik dari 57 menjadi 103.
Redaktur : Hamzah Sahal
Sumber : Radar Lampung
