Warta
Petinggi Demokrat Silaturrahim ke PBNU, Jelaskan Situasi Politik Nasional
Kamis, 7 Mei 2009 | 08:49 WIB
Jakarta, NU Online
Salah satu petinggi Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, bersilaturrahim ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (7/5) siang. Kedatangan Mubarok yang juga Wakil Ketua DPP PD itu diterima langsung Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan situasi politik nasional terkini, terutama menjelang Pemilu Presiden pada Juli nanti. Menurut dia, partainya yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres, menginginkan terbentuk koalisi yang kuat.<>
PD, imbuh Mubarok, tidak akan mengulangi praktik politik ‘dagang sapi’ seperti yang terjadi dalam koalisi pada Pemilu Presiden 2004. “Partai Demokrat dan Pak SBY menginginkan koalisi yang jelas dan kuat, tidak seperti politik dagang sapi, seperti pada 2004,” jelasnya.
Untuk kepentingan itu, lanjutnya, PD telah menyiapkan tiga gagasan pokok yang bisa dijadikan acuan dalam membentuk jalinan koalisi. Di antaranya, meliputi komitmen terhadap kelanjutan pembangunan, penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan demokratisasi.
Ia tak mau menyebutkan saat ditanya nama cawapres pendamping SBY. Ia mengaku hanya mengetahui pertimbangan-pertimbangan strategisnya dalam memilih cawapres yang tepat. “Hitungan matematisnya (baca: pertimbangan) sudah ada,” katanya. Namun, soal nama, itu hak prerogatif sang capres, yakni SBY.
Karena alasan itu pula, PD, ujar Mubarok, tak sependapat dengan usulan beberapa partai anggota koalisi yang meminta dilibatkan dalam penentuan cawapres SBY. Sebab, pihaknya ingin sungguh-sungguh menerapkan sistem pemerintahan presidentil. Pengertiannya, wapres dan kabinet bertanggung jawab pada presiden. Itu berarti juga bahwa parpol atau parlemen, tidak bisa dilibatkan.
“Berbeda dengan sistem parlementer. Sistem presidentil, wapres atau para menteri bertanggung jawab pada presiden. Kalau parlementer, presiden bertanggung jawab pada parlemen yang tidak lain merupakan perwakilan parpol,” jelas Mubarok.
Kunjungan Mubarok dalam kesempatan itu atas undangan PBNU. Tuan rumah memang sengaja mengundang sejumlah politikus—sebagian besar ketua umum parpol—yang berlatar belakang nahdliyin (warga NU). Sebelumnya, PBNU juga menerima Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Khoirul Anam.
Rabu (6/5) kemarin, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu berturut-turut menerima tamu tiga ketua umum parpol, antara lain, Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan) dan Jusuf Kalla (Partai Golkar). (rif)
Salah satu petinggi Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok, bersilaturrahim ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (7/5) siang. Kedatangan Mubarok yang juga Wakil Ketua DPP PD itu diterima langsung Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan situasi politik nasional terkini, terutama menjelang Pemilu Presiden pada Juli nanti. Menurut dia, partainya yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres, menginginkan terbentuk koalisi yang kuat.<>
PD, imbuh Mubarok, tidak akan mengulangi praktik politik ‘dagang sapi’ seperti yang terjadi dalam koalisi pada Pemilu Presiden 2004. “Partai Demokrat dan Pak SBY menginginkan koalisi yang jelas dan kuat, tidak seperti politik dagang sapi, seperti pada 2004,” jelasnya.
Untuk kepentingan itu, lanjutnya, PD telah menyiapkan tiga gagasan pokok yang bisa dijadikan acuan dalam membentuk jalinan koalisi. Di antaranya, meliputi komitmen terhadap kelanjutan pembangunan, penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan demokratisasi.
Ia tak mau menyebutkan saat ditanya nama cawapres pendamping SBY. Ia mengaku hanya mengetahui pertimbangan-pertimbangan strategisnya dalam memilih cawapres yang tepat. “Hitungan matematisnya (baca: pertimbangan) sudah ada,” katanya. Namun, soal nama, itu hak prerogatif sang capres, yakni SBY.
Karena alasan itu pula, PD, ujar Mubarok, tak sependapat dengan usulan beberapa partai anggota koalisi yang meminta dilibatkan dalam penentuan cawapres SBY. Sebab, pihaknya ingin sungguh-sungguh menerapkan sistem pemerintahan presidentil. Pengertiannya, wapres dan kabinet bertanggung jawab pada presiden. Itu berarti juga bahwa parpol atau parlemen, tidak bisa dilibatkan.
“Berbeda dengan sistem parlementer. Sistem presidentil, wapres atau para menteri bertanggung jawab pada presiden. Kalau parlementer, presiden bertanggung jawab pada parlemen yang tidak lain merupakan perwakilan parpol,” jelas Mubarok.
Kunjungan Mubarok dalam kesempatan itu atas undangan PBNU. Tuan rumah memang sengaja mengundang sejumlah politikus—sebagian besar ketua umum parpol—yang berlatar belakang nahdliyin (warga NU). Sebelumnya, PBNU juga menerima Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Khoirul Anam.
Rabu (6/5) kemarin, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu berturut-turut menerima tamu tiga ketua umum parpol, antara lain, Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan) dan Jusuf Kalla (Partai Golkar). (rif)
