Jakarta, NU Online
Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memantapkan kerja sama pengelolaan wilayah perbatasan darat kedua negara.
Pemantapan kerja sama pengelolaan dan pengamanan perbatasan darat kedua negara itu dilakukan melalui pertemuan tingkat tinggi (High Level Committee/HLC) General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia (Malindo) di Surabaya, Rabu dan Kamis, 14-15 November 2007.<>
Pada pertemuan tingkat panglima angkatan bersenjata itu, delegasi Indonesia dipimpin Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan delegasi Malaysia dipimpin Panglima Angkatan Tentara Malaysia (ATM) Jenderal Tan Sri Dato Seri Hj Abdul Aziz Bin Hj Zainal.
"Sidang HLC membahas setiap kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan badan-badan yang berada di bawah HLC, seperti COCC (bidang operasi), JKLB (bidang latihan) dan KK Sosek (bidang sosial ekonomi) selain bertujuan mencari jalan penyelesaian terbaik bagi setiap permasalahan yang terjadi di perbatasan kedua negara," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen ketika dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu (14/11).
Selain itu, dalam kegiatan itu dilaporkan berbagai kegiatan seperti bidang operasi yang ditangani COCC, bidang latihan yang ditangani JKLB dan bidang sosial ekonomi yang ditangani KK Sosek.
Untuk bidang operasi, kedua negara berencana membangun pos gabungan Sabah-Kaltim, pelaksanaan Patroli Terkoordinasi antara TNI AL dan TLDM guna menjamin keamanan di Selat Malaka. Sementara di bidang sosial ekonomi, disampaikan seputar masalah perbatasan, pelintas batas dan keberadaan exit/entry poin resmi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia baik perbatasan darat maupun laut.
HLC Malindo terdiri atas empat Badan Pelaksana yakni Coordinated Operation Control Committee (COCC) atau KPKP sebagai Komite Pengelola Keamanan Perbatasan yang mempunyai delapan badan pelaksana untuk operasi pada setiap matra, Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB) atau KLPB sebagai Komite Latihan dan Pelatihan Bersama, yang mempunyai lima badan pelaksana latihan pada tiap matra dan latihan gabungan.
Selain itu terdapat Badan Pelaksana Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek) atau KPSK sebagai Komite Pengelola Sosial Ekonomi dan KPB sebagai Komite Penanggulangan Bencana, yang membawahi KK Penanggulangan Bahaya dan KK SAR. (dar)
Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memantapkan kerja sama pengelolaan wilayah perbatasan darat kedua negara.
Pemantapan kerja sama pengelolaan dan pengamanan perbatasan darat kedua negara itu dilakukan melalui pertemuan tingkat tinggi (High Level Committee/HLC) General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia (Malindo) di Surabaya, Rabu dan Kamis, 14-15 November 2007.<>
Pada pertemuan tingkat panglima angkatan bersenjata itu, delegasi Indonesia dipimpin Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan delegasi Malaysia dipimpin Panglima Angkatan Tentara Malaysia (ATM) Jenderal Tan Sri Dato Seri Hj Abdul Aziz Bin Hj Zainal.
"Sidang HLC membahas setiap kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan badan-badan yang berada di bawah HLC, seperti COCC (bidang operasi), JKLB (bidang latihan) dan KK Sosek (bidang sosial ekonomi) selain bertujuan mencari jalan penyelesaian terbaik bagi setiap permasalahan yang terjadi di perbatasan kedua negara," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen ketika dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu (14/11).
Selain itu, dalam kegiatan itu dilaporkan berbagai kegiatan seperti bidang operasi yang ditangani COCC, bidang latihan yang ditangani JKLB dan bidang sosial ekonomi yang ditangani KK Sosek.
Untuk bidang operasi, kedua negara berencana membangun pos gabungan Sabah-Kaltim, pelaksanaan Patroli Terkoordinasi antara TNI AL dan TLDM guna menjamin keamanan di Selat Malaka. Sementara di bidang sosial ekonomi, disampaikan seputar masalah perbatasan, pelintas batas dan keberadaan exit/entry poin resmi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia baik perbatasan darat maupun laut.
HLC Malindo terdiri atas empat Badan Pelaksana yakni Coordinated Operation Control Committee (COCC) atau KPKP sebagai Komite Pengelola Keamanan Perbatasan yang mempunyai delapan badan pelaksana untuk operasi pada setiap matra, Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB) atau KLPB sebagai Komite Latihan dan Pelatihan Bersama, yang mempunyai lima badan pelaksana latihan pada tiap matra dan latihan gabungan.
Selain itu terdapat Badan Pelaksana Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek) atau KPSK sebagai Komite Pengelola Sosial Ekonomi dan KPB sebagai Komite Penanggulangan Bencana, yang membawahi KK Penanggulangan Bahaya dan KK SAR. (dar)
