Jakarta, NU Online
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jum’at (24/2), menemui mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka dalam rangka meminta dukungan kepada Gus Dur perihal Rancangan Undang-undang (RUU) Pemerintahan Aceh (PA) versi mereka.

Ketua Tim DPRD NAD Abdullah Saleh, yang hadir saat itu mengungkapkan kepada Gus Dur, tentang keinginan rakyat Aceh yang sebenarnya.

"Tidak ada rakyat Aceh yang ingin keluar dari Indonesia. Mari kita bersatu untuk Indonesia. Kami berharap Indonesia bisa damai, tidak ada lagi pertumpahan darah," terang Saleh terbata-bata dengan meneteskan air mata.

Menanggapi hal tersebut, Gus Dur menyatakan akan segera mempelajari dan membawa draf RUU PA tersebut ke rapat DPP PKB. "Saya akan sampaikan apa yang ada. Saya minta hari ini juga kepada semua DPP untuk dipelajari. Setelah itu hasilnya saya sampaikan pada pimpinan F-KB di DPR," ujar Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB ini.

Selain itu, pada kesempatan itu pula, Gus Dur menyampaikan kekecewaannya atas proses kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Gus Dur, tidak ada kejujuran di pihak GAM. Oleh karenanya, Gus Dur tidak lagi percaya terhadap GAM.

"Karena tidak ada kejujuran dari GAM, saya mendapat laporan bahwa ditandatangani perjanjian kesepakatan Helsynki. GAM punya 8.000 pucuk senjata modern. Kenapa yang diserahkan hanya 900 saja, mana yang lain?" ujar mantan Ketua Umum PBNU ini.

Lebih lanjut, menurut Gus Dur, yang nomor satu adalah adanya GAM itu sendiri tidak dapat diterima. "Terserah saya mau dianggap apa, bagi saya semua itu tidak penting. Yang saya minta adanya referendum di Aceh yang jujur, bukannya dikuasai satu pihak saja," tegasnya. (rif)