Jakarta, NU Online
Shinta Nuriyah Wahid, istri KH Abdurrahman "Gus Dur" Wahid (mantan Presiden RI) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas dalam menangani para korban lumpur Lapindo, di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung.
“Kalau dikatakan tidak tegas, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Red) ya memang tidak tegas. Termasuk juga Aburizal Bakrie (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat),” kata Shinta kepada wartawan saat menemui warga korban lumpur Lapindo, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (19/4).
<>Mantan Ibu Negara itu mendesak kepada pemerintah agar segera mengembalikan hak-hak warga korban lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc itu. Ia meminta pemerintah agar segera memenuhi tuntutan warga atas pembayaran ganti rugi tunai langsung (cash and carry).
Warga, ujar Shinta, telah begitu lama menderita karena kehilangan segalanya, termasuk rumah dan pekerjaan. Sementara, pihak-pihak terkait termasuk PT Lapindo Brantas Inc sendiri seakan tidak mau bertanggung jawab.
Meski mengaku tak bisa berbuat banyak untuk membantu, Shinta meminta kepada para korban yang menemuinya untuk memohon pertolongan kepada Allah. “Saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya tidak punya kekuasaan. Tapi, mari kita berdoa kepada Allah agar keadaan ini segera berakhir,” tuturnya.
Sebelumnya, Subandi—anggota Tim Perunding Korban Lapindo—kepada Shinta mengungkapkan, perjuangan mereka untuk mendapatkan haknya kembali tidak mudah. Juga langkah mereka berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden mengalami banyak hambatan.
“Kita ini diuber-uber (dikejar-kejar, Red) seperti maling. Keberangkatan kita dari Porong (Sidoarjo) ke Jakarta selalu dihalang-halangi oleh polisi. Di-sweeping (diperiksa) di setiap stasiun,” terang Subandi.
Karenanya, imbuh Subandi, warga meminta bantuan dan dukungan moral kepada Shinta agar perjuangannya untuk mendapatkan haknya kembali segera terpenuhi. “Permintaan kami cuma satu, rumah kami cepat diganti, cash and carry seratus persen,” tegasnya.
Warga korban lumpur Lapindo yang menggelar unjuk rasa dan tinggal sementara di Tugu Proklamasi, Jakarta, menemui Gus Dur di Kantor PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (18/4) kemarin. Mereka meminta dukungan atas tuntutan pembayaran ganti rugi tunai langsung yang mereka ajukan ke pemerintah dan Lapindo.
Salah seorang anggota rombongan, KH Abdul Fatah, mengatakan bahwa Gus Dur mendukung tuntutan warga. "Saya bilang pada Gus Dur bahwa kita menuntut pembayaran 'cash and carry', dan Gus Dur bilang `ya`," katanya. (rif)
