Jakarta, NU Online
TNI Angkatan Laut (AL) tetap menentang keberadaan pihak asing termasuk Amerika Serikat untuk melakukan pengamanan di Selat Malaka, dengan menggelar kekuatan militernya di wilayah perairan itu.

"Itu kan wilayah kita, halaman kita, ya harus kita yang mengamankan," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Slamet Soebijanto seperti dikutip ANTARA, usai menutup pendidikan reguler Sekolah Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan 43, di Bumi Cipulir, Jakarta, Kamis (27/10).

Kasal mengatakan, Indonesia tetap berpatokan pada kerjasama patroli terkoordinasi empat negara pantai yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand untuk mengamankan Selat Malaka. "Jika pihak asing ingin membantu pengamanan di Selat Malaka, cukup berikan alatnya. Kita yang operasikan bukan orang lain. Yang tahu liku-liku halaman kita, ya kita, bukan orang lain," kata Slamet menegaskan.

Ia mengemukakan, Indonesia tetap akan memaksimalkan operasi pengamanan di selat sepanjang 500 mil itu dengan menggunakan pola operasi yang telah dijalankan selama ini dengan menggunakan seluruh alutsista yang ada.  "Alutsista yang ada untuk pengamanan di Selat Malaka makin lama makin baik kondisinya hingga dapat mencapai sasaran dengan efektif dan efisien," kata Kasal.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Malaysia Najib Rajak dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Urusan Diplomasi, Karen Hughes, mengatakan, Negeri Paman Sam itu dapat menerjunkan pesawat intainya untuk mendukung pengaman udara di Selat Malaka. Ia mengatakan, keterlibatan AS dalam pengamanan udara di Selat Malaka itu hanya sebagai pendukung, sedangkan pengawasan di selat terpadat di dunia itu tetap berada di tangan empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. "Partisipasi AS tidak harus melecehkan kedaulatan masing-masing negara pantai," katanya seperti dikutip Kantor Berita AFP.

Keinginan AS untuk turut berpatisipasi mengamankan Selat Malaka sejak lama diajukan oleh Panglima Komando Angkatan Laut AS Asia Pasifik Laksamana Thomas Fargo, karena takut ancaman teroris di wilayah perairan itu. Hal itu semula diterima oleh Singapura, sedangkan Malaysia dan Indonesia menentang keras keterlibatan negara adi daya itu dalam pengamanan Selat Malaka.

Indonesia, Malaysia dan Singapura sejak Juli 2004 membentuk kerjasama patroli terkoordinasi untuk mengamankan Selat Malaka dengan nama "Malsindo". Kerjasama itu kemudian diperluas dengan mengikutsertakan Thailand sejak Agustus 2005.  Kerjasama empat negara itu, tambah Kasal, kini tengah dirumuskan Standart Operasional Procedur (SOP)-nya. Menurut rencana, kerjasama empat negara tersebut dalam pengamanan Selat Malaka akan diluncurkan pada pertengahan November 2005. (atr/cih*)