Pemalang, NU Online
Ujian Nasional (UN), ibarat pukulan keras bagi para pelajar yang tidak memiliki kemampuan yang sama baik sarana prasarana maupun mutu guru. Sehingga ketika UN dijadikan tolok ukur untuk kelulusan sama halnya menghardik pelajar yang tidak bersalah.
“Pada prinsipnya, UN bisa diselenggarakan. Tapi kalau tolok ukurnya sama tanpa melihat pemetaan wilayah, kondisi alam, kemampuan guru dan siswi dari berbagai letak geografis sama halnya menghardik, bukan mendidik,” ungkap Ketua Lembaga Konseling Pelajar IPPNU Pusat Masyitoh di sela-sela pendampingan konsultasi pelajar di Pemalang Jateng, Selasa siang (28/4).<>
Dia tidak rela kalau UN kemudian menjadikan pelajar stres dan apatis. Sebab sekolah yang dilakoni selama 3 tahun di tiap tingkatan hanya akan dihargai dengan ijazah Paket kalau ternyata tidak lulus. Artinya, tidak menghargai proses dalam pembelajaran.
“Bolehlah standarisasi peserta didik di perkotaan dengan angka-angka sekian, tapi untuk kampung kami misalnya di sumatera utara yang terpencil masa diterapkan standar nilai kelulusan yang sama?” gugatnya.
Sebagai konsultan pelajar, kerap mendapatkan keluhan yang tidak masuk diakal. Karena dari berbagai kasus tahun sebelumnya ditemukan berbagai tindak kecurangan demi mencapai batas nilai minimal. “Bagaimana masa depan generasi muda kita, yang sejak dini telah dilatih curang? Pelajar kini telah diobrak-abrik oleh kebijakan!” paparnya sedih.
Atas bantuan dari Madrasah Education Development Project (MEDP) Asian Development Bank (ADB), Masyitoh beserta timnya tengah melakukan kajian pengembangan madrasah. Termasuk mencari data-data riil lapangan, guna membantu kebijakan Departemen Agama dalam pembangunan madrasah 27 Madrasah di Kabupaten yang meliputi Jateng, Jatim dan Sulsel. Di Jawa Tengah, dia menggarap 10 daerah kabupaten dan kota antara lain, Pemalang, Tegal, Batang, Cilacap, Banjarnegara, Demak, Wonosobo, Kebumen, Pati.
Hal Senada disampaikan Ketua Cabang Serikat Guru Brebes Syamsul Ma'arif kalau UN itu hanya Sandiwara terbesar di jagadraya. Pasalnya, orang tua, pengawas, anak didik di paksa untuk menjadi pemain atau penonton pertunjukan UN.
“Terbukti, semuanya diharuskan untuk sepakat diam dan saling mentolerir terhadap pelanggaran-pelanggaran,” ungkap Syamsul Maarif saat dikonfirmasi di Brebes Selasa (28/4).
Indikasi kedua, adanya imbaun Kepala Sekolah, Guru dan Siswa untuk saling membantu jawaban. “Ini dilakukan, karena ada instruksi dari birokrat pendidikan untuk pencapaian target kelulusan,” ungkitnya.
Tidak mustahil, lanjut Samsul, disinyalir pada tingkat pengkoreksianpun terjadi manipulasi nilai. Kalau terjadi sandiwara ini, maka sama halnya penghamburan dana negara yang tidak tepat sasaran. “Saya melihat, ini orientasi proyek Departemen Pendidikan Nasional semata,” gugatnya.
Namun menurutnya, sandiwara ini akan bermakna kalau dalam UN mengedepankan kejujuran. Artinya pihak manapun mau dan mampu menerima realitas hasil UN. “Kalau hasilnya C ya C, mengapa harus dipaksa A?” ungkitnya.
Ditambahkan, UN juga merupakan perampokan terhadap hak-hak guru yang dijamin undang-undang. “Pengujian itu hak guru, mengapa harus dilakukan oleh BSNP?” gugatnya lagi.
Perdebatan UN, diakuinya memang sudah berlarut-larut sejak program ini diluncurkan. Tapi pemerintah seakan tutup mata dan telinga terhadap persoalan ini. “Semuanya dikembalikan kepada pelaku kebijakan. “Apakah memang UN akan terus dilakonkan dengan bergonti-genti peran? Wallahu alam,” pungkas Syamsul. (was)
Ujian Nasional (UN), ibarat pukulan keras bagi para pelajar yang tidak memiliki kemampuan yang sama baik sarana prasarana maupun mutu guru. Sehingga ketika UN dijadikan tolok ukur untuk kelulusan sama halnya menghardik pelajar yang tidak bersalah.
“Pada prinsipnya, UN bisa diselenggarakan. Tapi kalau tolok ukurnya sama tanpa melihat pemetaan wilayah, kondisi alam, kemampuan guru dan siswi dari berbagai letak geografis sama halnya menghardik, bukan mendidik,” ungkap Ketua Lembaga Konseling Pelajar IPPNU Pusat Masyitoh di sela-sela pendampingan konsultasi pelajar di Pemalang Jateng, Selasa siang (28/4).<>
Dia tidak rela kalau UN kemudian menjadikan pelajar stres dan apatis. Sebab sekolah yang dilakoni selama 3 tahun di tiap tingkatan hanya akan dihargai dengan ijazah Paket kalau ternyata tidak lulus. Artinya, tidak menghargai proses dalam pembelajaran.
“Bolehlah standarisasi peserta didik di perkotaan dengan angka-angka sekian, tapi untuk kampung kami misalnya di sumatera utara yang terpencil masa diterapkan standar nilai kelulusan yang sama?” gugatnya.
Sebagai konsultan pelajar, kerap mendapatkan keluhan yang tidak masuk diakal. Karena dari berbagai kasus tahun sebelumnya ditemukan berbagai tindak kecurangan demi mencapai batas nilai minimal. “Bagaimana masa depan generasi muda kita, yang sejak dini telah dilatih curang? Pelajar kini telah diobrak-abrik oleh kebijakan!” paparnya sedih.
Atas bantuan dari Madrasah Education Development Project (MEDP) Asian Development Bank (ADB), Masyitoh beserta timnya tengah melakukan kajian pengembangan madrasah. Termasuk mencari data-data riil lapangan, guna membantu kebijakan Departemen Agama dalam pembangunan madrasah 27 Madrasah di Kabupaten yang meliputi Jateng, Jatim dan Sulsel. Di Jawa Tengah, dia menggarap 10 daerah kabupaten dan kota antara lain, Pemalang, Tegal, Batang, Cilacap, Banjarnegara, Demak, Wonosobo, Kebumen, Pati.
Hal Senada disampaikan Ketua Cabang Serikat Guru Brebes Syamsul Ma'arif kalau UN itu hanya Sandiwara terbesar di jagadraya. Pasalnya, orang tua, pengawas, anak didik di paksa untuk menjadi pemain atau penonton pertunjukan UN.
“Terbukti, semuanya diharuskan untuk sepakat diam dan saling mentolerir terhadap pelanggaran-pelanggaran,” ungkap Syamsul Maarif saat dikonfirmasi di Brebes Selasa (28/4).
Indikasi kedua, adanya imbaun Kepala Sekolah, Guru dan Siswa untuk saling membantu jawaban. “Ini dilakukan, karena ada instruksi dari birokrat pendidikan untuk pencapaian target kelulusan,” ungkitnya.
Tidak mustahil, lanjut Samsul, disinyalir pada tingkat pengkoreksianpun terjadi manipulasi nilai. Kalau terjadi sandiwara ini, maka sama halnya penghamburan dana negara yang tidak tepat sasaran. “Saya melihat, ini orientasi proyek Departemen Pendidikan Nasional semata,” gugatnya.
Namun menurutnya, sandiwara ini akan bermakna kalau dalam UN mengedepankan kejujuran. Artinya pihak manapun mau dan mampu menerima realitas hasil UN. “Kalau hasilnya C ya C, mengapa harus dipaksa A?” ungkitnya.
Ditambahkan, UN juga merupakan perampokan terhadap hak-hak guru yang dijamin undang-undang. “Pengujian itu hak guru, mengapa harus dilakukan oleh BSNP?” gugatnya lagi.
Perdebatan UN, diakuinya memang sudah berlarut-larut sejak program ini diluncurkan. Tapi pemerintah seakan tutup mata dan telinga terhadap persoalan ini. “Semuanya dikembalikan kepada pelaku kebijakan. “Apakah memang UN akan terus dilakonkan dengan bergonti-genti peran? Wallahu alam,” pungkas Syamsul. (was)
