Bandung, NU.Online
Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSPTKS) Jawa barat, mendesak kepada Gubernur Jawa Barat, agar tidak memberlakukan Undang Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 tahun 2003.Hal ini dijelaskan, Bambang Wirahyoso, Ketua DPD FSTSK Jawa Barat, saat bertemu dengan Komisi E DPRD jawa Barat.
Menurutnya Undang Undang Ketenagakerjaan jika ditinjau dari aspek perlindungan hukum telah menghapuskan adanya proyeksi terhadap buruh, serta secara substansial yang menyangkut hubungan kerja, PHK dan prosedur penyelesaian penyelisihan ketenagakerjaan. Bambang juga mengatakan, keberadaan Undang Undanag Ketenagakerjaan merupakan satu paket dari tiga undang-undang perburuhan yang dibuat hanya untuk kepentingan modal asing. Bambang berjanji, akan mendatangi gubernur, jika tuntutannya tidak ditanggapi.
<>Sementara itu, Anggota DPRD dari PKB, yang juga Ketua Komisi E, Ruhiyat Nur, yang juga berjanji akan memberikan rekomendasi penangguhan undang-undang ketenagakerjaan kepada gubernur dengan asumsi undang-undang tersebut sedang dalam pengajuan yudisial review atau hak uji materi kepada mahkamah agung. Ruhiyat menegaskan hari kamis tanggal 26 juni mendatang, surat rekomendasi akan diberikan ke gubernur, setelah pertemuan dengan asosiasi pengusaha, serikat pekerja serta dinas tenaga kerja. (Kd-JB/Z-Sa)
Terpopuler
1
PBNU Matangkan Materi Kaderisasi, Targetkan Pengkaderan Lebih Singkat dan Efektif
2
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Guru lan Tiyang Sepuh Kalih, Pahlawan Kita Sedaya
3
Ketum Pagar Nusa Nabil Haroen Turut Resmikan Russian Space di Masjid Istiqlal, Dorong Diplomasi Kebudayaan
4
Fadli Zon Ungkap 18 Tokoh Dapat Gelar Pahlawan Nasional 2026
5
Keutamaan dan Bacaan Dzikir Setelah Shalat Lima Waktu
6
Banjir Bandang Kembali Terjang Aceh: Gayo Lues dan Pidie Jaya Terdampak
Terkini
Lihat Semua
