IPNU NTB: Tidak Ada Alasan Bagi Tindakan Kekerasan Atas Nama Agama

Mataram, NU Online
Ketua Pimpinan Wilayah IPNU Nusa Tenggara Barat (NTB) Irpan Suriadiata menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Tidak boleh ada kelompok yang melakukan tindak kekerasan, apalagi atas nama agama.<>

“Tidak ada alasan bagi kelompok manapun dan atas nama apapun di negara ini untuk melakukan tindakan kekerasan, apa lagi atas nama agama. Pancasila adalah harga mati dan harus ditaati,” katanya dalam acara dialog nasional di auditorium IAIN Mataram yang di selenggarakan oleh PW IPNU IPPNU NTB, Sabtu (29/11) lalu.

“Kita harus hidup secara konstitusi bukan dengan cara masing-masing. Biarkan Allah menilai umatnya mana yang sesat atau mana yang kafir asalkan kita tetap hidup bersama siapapun dengan cara konstitusional,” kata Irfan yang juga aktif sebagai advokat.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB  Drs H Sulaiman Hamid, SH, MH membuka acara dialog nasional dengan tema Membincang Masa Depan Kerukunan Beragama di Indonesia Pasca Pilpres 2014 ini.

Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kegiatan tersebut. Baginya, membincang  kerukunan umat beragama merupakan bagian dari fokus kementrian yang dipimpinnya.

“Kami dari kemeng provinsi NTB sedang  melakukan upaya upaya konstruktif agar tidak ada yang terjadi kekerasan atas nama agama. Tolong adek-adek IPNU-IPPNU terus lakukan kegitan ini, jangan cukup sampai disini,” pintanya.

“Kita semua warga Indonesia yang cinta bangsa Indonesia. Bangsa kita sudah menjamin warganya untuk memeluk agamanya masing masing dan agama  mengatur pemeluknya,” terangnya.

Selamat Subroto selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan kegiatan dihadiri oleh 200an peserta mulai dari Pelajar, LSM, OKP, Ormas lintas agama dan keyakinan dan masyarakat umum.

Acara dialog nasional  tersebut dipandu oleh Akbar Jadi, S.Pd.i dan para pembicara  dari akdemisi IAIN Mataram  DR. Pawaizul Umam, DR. Didit Hadi Barianto (JAI), DR. Zuhairi B Misrawi (pemikir muda NU) dan DR. Ir.  H. Abdul Hakim (kepala Kesbangpoldagri Prov. NTB). (Samsul Hadi/Anam)