Jepara, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Jepara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) perihal pentingnya pemahaman dan langkah bersama dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diskusi berlangsung di Rumah Makan Pondok Bambu Jepara, Ahad (21/1).
Kegiatan yang mengambil tema Kebijakan Advokasi terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Jepara itu dihadiri puluhan peserta dari berbagai unsur. Yakni Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyah, Perempuan Cahaya Mandiri, FKJ Jepara, PMII, IPNU-IPPNU dan perwakilan komunitas lain.
Hadir sebagai narasumber yakni Mulyadi (aktivis perlindungan perempuan dan anak) dan Ana Khomsanah (Ketua LPP Sekar Jepara).
Ketua Lakpesdam NU Jepara, Ahmad Sahil dalam sambutannya mengatakan bahwa FGD tersebut sangat penting. Karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jepara terbilang tinggi dan trennya terus meningkat.
“Pada tahun 2017 ada sekitar 100 kasus dan ini yang baru muncul ke permukaan. Belum lagi yang tidak terekspose kemungkinan masih banyak lagi,” tandas kiai muda yang kerap disapa Gus Sahil ini.
Pihaknya menilai bahwa pandangan masyarakat masih menganggap kasus perempuan dan anak adalah tabu untuk dilaporkan dan diketahui orang lain. Sehingga seringkali banyak kasus mengendap begitu saja tanpa penyelesaian jelas.
Ketua PCNU Jepara yang diwakili H Hisyam Zamroni menyatakan bahwa FGD adalah bagian dari jihad sebagai umat islam.
“Di mana ketika dahulu Rasul melihat realita kaum perempuan dan anak, khususnya anak perempuan menjadi objek,” katanya. Rasulullah kemudian memperjuangkan nasib mereka dan mengangkatnya menjadi makhluk mulia. Sama seperti yang lain di mana hanya keimanan dan ketakwaan saja yang membedakannya di hadapan Tuhan, lanjut Wakil Ketua PCNU Jepara ini.
Dalam sesi FGD, Ana Khomsanah menyatakan membicarakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jepara ibarat masuk hutan belantara.
“Kelihatannya biasa-biasa saja, namun ternyata di dalamnya permasalahan yang ada begitu banyak dan kompleks,” jelasnya. Oleh karena itu dirinya sangat mengapresiasi terhadap Lakpesdam karena ikut proaktif dalam membicarakan isu perempuan dan anak, lanjutnya.
Ketua LPP Sekar Jepara itu berharap Lakpesdam kembali menjadi bagian garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan perempuan dan anak di Jepara.
Mulyadi menambahkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jepara memang trennya meningkat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan daerah lain relatif lebih baik. Dinyatakannya bahwa di Jawa Tengah sebagai kabupaten terbaik dalam penanganan kasus perempuan dan anak adalah kabupaten Cilacap, Kebumen, Grobogan kemudian Jepara.
“Jepara sudah punya SOP dan tim terpadu dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak,” tandasnya. Namun pada tingkat pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kelemahan itu adalah persoalan lain, lanjut Komisioner KPK2BGA Provinsi Jawa Tengah 2014-2017 ini.
Ke depan, kuncinya pertama adanya komitmen bersama lebih-lebih pimpinan daerah. Kedua, penanganan korban perempuan dan anak tidak dipandang sebatas persoalan sektoral. Dan yang ketiga kebijakan yang sudah ada perlu dikembangkan lagi karena kinerja layanan tidak didasarkan pada kinerja individual, tapi pada kekompakan tim. (Syaiful Mustaqim/Ibnu Nawawi)
Terpopuler
1
Ustadz Maulana di PBNU: Saya Terharu dan Berasa Pulang ke Rumah
2
Kick Off Harlah Ke-102 NU Digelar di Surabaya
3
Pelantikan JATMAN 2025-2030 Digelar di Jakarta, Sehari Sebelum Puncak Harlah Ke-102 NU
4
Khutbah Jumat: Mari Menanam Amal di Bulan Rajab
5
Respons Gus Yahya soal Wacana Pendanaan Makan Bergizi Gratis Melalui Zakat
6
Puluhan Alumni Ma’had Aly Lolos Seleksi CPNS 2024
Terkini
Lihat Semua
