Relokasi Korban Banjir Bireuen Mulai Disurvei, Ansor Dorong Kritik Membangun demi Hunian Aman dan Layak

Bireuen, NU Online
​​​​​​Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melakukan survei relokasi bagi warga penyintas banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen Aceh. Program ini dilakukan untuk memastikan para korban mendapatkan hunian yang lebih aman dan layak setelah bencana besar yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam siaran pers Selasa (5/5/2026), menjelaskan bahwa warga terdampak nantinya diberikan dua pilihan relokasi, yakni relokasi mandiri atau relokasi ke lahan yang disediakan pemerintah.

Dalam skema relokasi mandiri, pemerintah akan membangun rumah di atas tanah milik warga yang bersangkutan. Sementara bagi warga yang tidak memiliki lahan atau memilih pindah, pemerintah juga menyiapkan kawasan relokasi yang dinilai lebih aman dari ancaman bencana.

“Tujuan survei ini untuk memverifikasi tingkat kerusakan serta mengonfirmasi kesediaan warga untuk relokasi ke daerah yang aman,” ujar Abdul Muhari.

Ia menjelaskan, survei dilakukan selama empat hari mulai 4 hingga 7 Mei 2026 dengan melibatkan 30 personel Babinsa Kodim 0111/Bireuen. Tim diterjunkan untuk memverifikasi sebanyak 703 rumah di 89 desa yang tersebar di 12 kecamatan.

Sebelum turun ke lapangan, BNPB bersama BPBD Kabupaten Bireuen terlebih dahulu memberikan pembekalan kepada seluruh tim survei di Kantor BPBD Bireuen pada Minggu (3/5/2026).

Dalam pembekalan tersebut, Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn) Herman Hidayat menegaskan pentingnya validasi data agar program relokasi benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan survei menggunakan formulir manual berdasarkan ketentuan Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 serta persyaratan administrasi bantuan stimulan tahun 2026. Data yang diverifikasi mencakup identitas warga, legalitas rumah, tingkat kerusakan bangunan, jarak rumah dari sungai, hingga kesediaan untuk direlokasi.

Tim survei dibagi ke dalam empat kelompok wilayah. Kelompok pertama bertugas di Kecamatan Gandapura, Makmur, dan Kuta Blang dengan target 161 rumah. Kelompok kedua mencakup Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Jangka dengan target 117 rumah.

Sementara kelompok ketiga menangani Kecamatan Juli, Kuala, dan Peudada dengan target 298 rumah, sedangkan kelompok keempat bertugas di Kecamatan Jeumpa dan Samalanga dengan target 127 rumah.

Menanggapi langkah tersebut, Ketua GP Ansor Bireuen, Khaidir atau yang akrab disapa Gus Dir, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dan BNPB yang mulai serius mempercepat proses relokasi korban banjir.

Namun demikian, ia menilai kritik dari masyarakat juga harus dipandang sebagai masukan positif demi memperbaiki proses penanganan bencana ke depan. “Kritik masyarakat harus diterima sebagai bentuk kepedulian. Selama disampaikan dengan niat membangun, itu penting agar program relokasi benar-benar tepat sasaran dan tidak melukai perasaan korban,” ujar Gus Dir.

 

Menurutnya, banyak warga yang selama ini hidup dalam ketidakpastian setelah rumah mereka rusak atau hanyut diterjang banjir. Karena itu, pemerintah perlu terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman di lapangan.

Ia menegaskan bahwa relokasi bukan sekadar memindahkan rumah, tetapi juga memulihkan rasa aman, martabat, dan harapan hidup para korban bencana. “Korban banjir membutuhkan kepastian. Mereka ingin didengar, ingin dilibatkan, dan ingin diperlakukan secara adil. Maka komunikasi yang baik sangat penting,” katanya.

 

Gus Dir juga berharap proses survei dilakukan secara transparan dan humanis, terutama terhadap masyarakat kecil yang kehilangan seluruh aset akibat bencana.

Selain itu, ia meminta agar lokasi relokasi nantinya benar-benar aman dan layak dihuni, lengkap dengan akses jalan, air bersih, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah.

​​​​​​​Menurutnya, kritik yang muncul dari masyarakat sejatinya merupakan alarm agar pemerintah lebih teliti dan cepat dalam merespons kebutuhan korban.

“Jangan melihat kritik sebagai serangan, tetapi sebagai pengingat agar proses pemulihan berjalan lebih baik. Semua pihak punya tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat bangkit dari bencana,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga solidaritas dan tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang tidak benar di tengah proses pemulihan yang sedang berlangsung.

​​​​​​​Lebih lanjut menurutnya dengan dimulainya survei relokasi ini, masyarakat Bireuen berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, adil, dan mampu menghadirkan hunian yang aman serta kehidupan yang lebih baik bagi para penyintas banjir dan tanah longsor.