Soroti Pembentukan URI, Rektor Unusia: Lebih Baik Maksimalkan Dulu Kampus yang Ada

Jakarta, NU Online

 

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Fariz Alnizar menyarankan agar pemerintah lebih mengutamakan pengembangan perguruan tinggi yang sudah ada dibanding membentuk lembaga baru.

 

Ia menilai, saat ini perguruan tinggi di Indonesia berkembang dengan karakter dan keunggulan yang makin beragam. Karena itu, pemerintah perlu menggenjot potensi tersebut terlebih dahulu.

 

"Perguruan tinggi kita itu sudah semakin variatif. Tentu ruang-ruang yang ada ini sebaiknya dimaksimalkan terlebih dahulu," katanya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya No 164, Senen, Jakarta pada Selasa (4/8/2026).

 

Menurutnya, langkah itu lebih realistis dibandingkan membentuk lembaga baru yang berpotensi menimbulkan persoalan maupun tantangan kelembagaan di masa mendatang.

 

Ia berpandangan bahwa saat ini semestinya dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas perguruan tinggi yang sudah beroperasi. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kualitas universitas-universitas di Indonesia.

 

"Hemat kami, yang ada diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya untuk bersaing dengan dunia global. Itu akan lebih bagus," tegas rektor Unusia masa khidmah 2026-2030 itu.

 

Sementara itu, ketika dimintai tanggapan soal penetapan Gubernur URI, ia menyerahkan seluruh proses kepada mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. "Kalau itu mekanismenya kita ikuti saja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI. Pelantikan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden No 80/P Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

 

Donny Ermawan mengatakan, pembentukan URI merupakan upaya pemerintah untuk menghubungkan Sekolah Unggul Garuda dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

 

"Kemudian beliau (Prabowo Subianto) juga akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengintegrasikan juga adalah Lembaga Administrasi Negara," kata Donny.

 

Selain itu, pemerintah juga mengungkapkan rencana pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan di bawah naungan Gubernur URI.