Masuk Bursa Bakal Calon Ketua Umum PBNU, Ini Kiprah dan Profil KH Marsudi Syuhud

Jakarta, NU Online

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026, dukungan terhadap KH Marsudi Syuhud untuk maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mengalir dari sejumlah daerah.

Ketua PCNU Kota Tual, Juni Tamsil Kilwo, menilai dinamika yang berkembang menjelang muktamar membutuhkan figur pemimpin yang mampu membawa perubahan sekaligus menjaga independensi organisasi.

"Dari tahun ke tahun, dari muktamar ke muktamar, selalu ada hal yang baik dan ada yang kurang baik. Di tengah hiruk-pikuk elite PBNU saat ini, harapan kami ke depan adalah menampilkan figur yang lebih baik dan amanah," ujarnya dalam keterangan yang diterima.

Menurut Juni, komunikasi untuk menyatukan dukungan telah dilakukan bersama sejumlah PWNU dan PCNU di kawasan Indonesia Timur, meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.

"Kami sudah berkomunikasi dan sepakat menyatukan suara untuk Kiai Marsudi Syuhud. Komunikasi terus berjalan intensif dan pada saatnya nanti deklarasi dukungan resmi akan disampaikan secara terbuka," tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Eko Santoso, menilai KH Marsudi Syuhud memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi.

"Beliau jelas latar belakangnya, jelas ketokohannya, dan jelas kiprahnya. Kader Nahdliyin pasti mengakui kapasitas beliau. Peran beliau tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga nasional bahkan internasional," katanya.

Eko menambahkan, KH Marsudi Syuhud juga aktif dalam berbagai forum internasional yang mengangkat isu perdamaian dunia.

"Beliau aktif sebagai pembicara perdamaian dunia di Global Peace Foundation. Beliau kerap mempromosikan nilai moderasi Islam, Pancasila, dan kerukunan antaragama di berbagai forum internasional. Tidak sembarang orang diundang, apalagi menjadi pembicara di tingkat global seperti itu," ujarnya.

Dalam sebuah podcast Ruang Publik, Marsudi mengatakan Indonesia patut bersyukur memiliki banyak organisasi Islam yang berkontribusi membantu negara mencari solusi atas berbagai persoalan. Menurutnya, kedekatan organisasi kemasyarakatan, termasuk NU, dengan pemerintah harus tetap berorientasi pada kemaslahatan umat.

Menanggapi anggapan bahwa NU kurang kritis terhadap pemerintah, Marsudi menilai sikap kritis merupakan bagian dari ajaran para kiai melalui prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang membedakan, menurutnya, adalah cara penyampaiannya.

"Kurang kritis itu adalah sesuatu yang bisa dilihat orang banyak. Menurut saya, ajaran kritis sudah diturunkan oleh para kiai karena ajarannya amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting adalah bagaimana cara menyampaikannya," jelasnya.

Ia mencontohkan kritik kepada pemerintah dapat disampaikan melalui forum-forum resmi, seperti Kongres Umat Islam Indonesia, tanpa harus dilakukan melalui aksi turun ke jalan.

"Berdebat yang beradab begitu, dengan memanggil pihak pemerintah," katanya.

Marsudi juga menegaskan bahwa kebutuhan organisasi akan terus berkembang sehingga setiap persoalan harus diselesaikan melalui musyawarah untuk menentukan skala prioritas.

"Kebutuhan hidup tidak akan berhenti. Tinggal dicari mana yang lebih utama dengan mengajak musyawarah melihat kondisi. Urun rembug, gampang, selesai," ujarnya.

Profil Singkat

KH Marsudi Syuhud lahir di Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 7 Februari 1964. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pendiri dan Ketua Dewan Pertimbangan Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren).

Ia meraih gelar doktor di bidang Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam dari Universitas Trisakti pada 2014.

Marsudi merupakan putra H Suhudi dan Hj Sairah. Ia menikah dengan Nyai Hj Mufizah, putri KH Abdurrohim, yang kini menjadi Pengasuh Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Ciamis.

Pendidikan keagamaannya dimulai sejak kecil dengan mempelajari kitab-kitab klasik, seperti Jurumiyah dan Imrithi. Selanjutnya ia menimba ilmu di Pesantren Raudlatul Mubtadiin, Jember, di bawah asuhan KH Abu Hamid, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kasugihan, Cilacap, di bawah asuhan KH Mustolih Badawi, sembari menyelesaikan pendidikan MTs dan MA.

Di jenjang pendidikan tinggi, ia menempuh studi S-1 Sastra Inggris di STKIP PGRI, melanjutkan S-2 Manajemen Pemasaran di Universitas Tarumanagara, dan menyelesaikan S-3 Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Trisakti.

Dalam perjalanan organisasi, Marsudi pernah menjabat sebagai Ketua PBNU pada masa kepengurusan KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Jenderal PBNU, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta, Ketua Kerukunan Umat Beragama, Sekretaris Dewan Syuro PKB DKI Jakarta, Pembina Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Masyarakat Ekonomi Syariah, serta anggota Banser DKI Jakarta.

Selain itu, ia juga menjadi Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Ukhuwah dan Komisaris Independen PT BGR Logistics.