Fragmen
KH Hasyim Adnan: Orator Ulung dan Aktivis Dakwah di Jakarta (4)
Rabu, 12 Februari 2020 | 01:00 WIB
KH Hasyim Adnan sedang menyampaikan ceramah di hadapan pendukung PPP di era Orde Baru. (Foto: koleksi keluarga)
Rakhmad Zailani Kiki
Kolomnis
Juru Kampanye di Dua Partai Pemenang di Jakarta
KH Hasyim Adnan (1939-1988) bukan tipe dai dan ulama yang antipolitik. Baginya, politik juga bagian dari ibadah dan dakwah. Karenanya, dia juga berkpirah di partai politik, yaitu di Partai NU dan kemudian (setelah partai NU difusi pemerintah) di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
KH Hasyim Adnan (1939-1988) bukan tipe dai dan ulama yang antipolitik. Baginya, politik juga bagian dari ibadah dan dakwah. Karenanya, dia juga berkpirah di partai politik, yaitu di Partai NU dan kemudian (setelah partai NU difusi pemerintah) di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Di kedua partai Islam ini, ia dipercaya untuk menjadi juru kampanye. Karena berdomisili di Jakarta, maka Kiai Hasyim Adnan menjadi juru kampanye untuk Jakarta. Karirnya diawali dengan menjadi juru kampanye (jurkam) di Partai Nadhatul Ulama (NU) pada masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia tahun 1971.
Latar belakang penyelenggaraan Pemilu 1971 adalah karena Presiden Soeharto yang memang sudah menduduki kursi kekuasaan sejak 1967 perlu mendapatkan legitimasi hukum untuk kekuasaannya melalui sebuah proses politik yang sah dari rakyat Indonesia dan diakui dunia internasional. Namun sejarah mencatat, Pemilu 1971 adalah pemilu pertama di rezim Orde Baru yang bersifat semu–yang berbeda dengan Pemilu 1955–karena Presiden Soeharto telah merekayasa dengan sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaannya.
Padahal, Pemilu 1971 sebenarnya menjadi peluang terbaik untuk mewujudkan kehidupan negara demokratis setelah Pemilu 1955, terlebih pascaterjadinya Gerakan 30 September (G 30/S) 1965 yang menjadi awal keruntuhan rezim Orde Lama pimpinan Sukarno.
”Sayangnya, Pemilu (1971) direkayasa dengan cara-cara yang justru antidemokrasi. Berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi untuk memenangkan Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Inilah pseudo democracy atau demokrasi semu yang mengelabui rakyat,” kata sejarawan Anhar Gonggong, dikutip dari Kompas (11/1/2014).
Sama seperti Pemilu 1955, Pemilu 1971 bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang dipilih saat itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten. Pemilihan presiden beserta wakilnya menjadi tanggung jawab Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilu 1971 masih diikuti oleh cukup banyak kontestan, yakni 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat, meskipun masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Pemilu 1955 yang melibatkan 36 parpol, 34 ormas, serta 48 calon perorangan.
Para peserta Pemilu 1971 antara lain adalah Partai Katolik, Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam PERTI, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Muslimin Indonesia, ditambah Golongan Karya (Golkar) dari ormas.
Rezim Soeharto merekayasa agar Golkar menjadi pemenang Pemilu 1971, padahal baru kali ini Golkar ikut Pemilu. Golkar adalah organisasi masyarakat (ormas) yang menjadi kendaraan politik Soeharto dan Orde Baru. Untuk memenangkan Golkar di Pemliu 1971, Angkatan Bersenjata Republik Indoensia (ABRI) dengan seluruh jaringannya, PGRI, pegawai negeri, serta birokrasi di semua tingkat dijadikan alat oleh Rezim Soeharto untuk memobilisasi rakyat dari pusat sampai ke desa-desa agar memilih Golkar.
Tak hanya itu, para pejabat Departemen Dalam Negeri dikerahkan menjadi panitia. Jejaring pemerintahan bergerak dengan memberikan uang kepada masyarakat agar memilih Golkar. Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan tentara. Baca juga Sejarah Korpri dan Cara Soeharto Mempolitisasi Pegawai Negeri. Alhasil, Golkar menang mutlak.
Ormas berlambang pohon beringin ini mengantongi 62,8 persen suara dan mendapat 236 kursi di DPR. Di urutan kedua ada Partai Nahdlatul Ulama dengan 18,6 persen dan 58 kursi di parlemen. Yang mengejutkan, suara PNI sebagai pemenang Pemilu 1955 ternyata anjlok. Parpol pendukung Sukarno ini hanya mendapatkan 6,9 persen suara dan 20 kursi di DPR. Pemilu 1971 menjadi awal kejayaan Golkar sebagai mesin politik utama Orde Baru yang selalu melanggengkan Soeharto di kursi kepresidenan.
Walau di Pemilu 1971 Golkar menang di banyak daerah di Indonesia, namun justru Golkar kalah di Pusat Pemerintahan NKRI, Ibu Kota, Jakarta. Yang paling istimewa pemenangnya bukan partai nasionalis, melainkan partai Islam, Partai NU. Kemenangan Partai NU di Jakarta tentu tidak terlepas dari kerja keras para pengurusnya di setiap jenjang, peran alim ulama, dan kesadaran tinggi dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Jakarta. Namun yang tidak kalah penting adalah peranan alim ulama dan para dai yang menjadi juru kampanye (jurkam) partai NU, termasuk KH Hasyim Adnan. Jurkam inilah yang berada di tengah-tengah umat, membakar semangat dan menempa kesadaran politik umat untuk memenangkan Partai NU.
Pada Pemilu 1977, Partai NU tidak dapat lagi mengikuti pemilu karena harus meleburkan diri ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat dari kebijakan fusi partai dari Rezim Soeharto melalui kepanjangan kekuasaannya di MPR RI, dua tahun dari Pemilu 1971, tepatnya pada tahun 1973. MPR mengeluarkan ketetapan tentang GBHN yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi peserta pemilu. Artinya, parpol-parpol yang dianggap “sejenis” akan difusikan.
Kelompok pertama yang melakukan fusi adalah partai-partai politik berideologi Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam PERTI. Dikutip dari buku Strategi PPP 1973-1982 karya Umaidi Radi, keempat partai Islam ini melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhitung sejak 5 Januari 1973. Djarnawi Hadikusumo, Ketua Parmusi, mengatakan, penggabungan partai-partai politik berideologi Islam menjadi PPP ini tidak menemui kendala berarti karena sesuai dengan rencana yang dicanangkan pada Kongres Umat Islam 1969.
Lima hari berselang, tanggal 10 Januari 1973, giliran kelompok nasionalis, plus dua partai agama non-Islam, yang meleburkan diri, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Hasil fusinya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Di tengah-tengah dua kubu itu, Golkar, pendatang baru yang langsung memenangkan Pemilu 1971 dengan telak, tetapi berstatus sebagai organisasi masyarakat, dan inilah kendaraan politik Orde Baru yang amat dibutuhkan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan di Pemilu 1977.
Leburnya Partai NU ke PPP tidak membuat KH Hasyim Adnan mundur dari dunia politik. Dia pun aktif di PPP. Pada Pemilu 1977, dia kembali menjadi jurkam, kali ini jurkam PPP. Dan lagi-lagi, pemenang Pemilu 1977 di Pusat Pemerintahan NKRI, Ibu Kota, Jakarta, adalah partai Islam, yaitu PPP. Pada kampanye PPP di Pemilu 1977 ini, dia pernah menjadi jurkam bersama Ridwan Saidi, politikus PPP dan budayawan Betawi, untuk kampanye di beberapa tempat, diawali di Kali Baru, Jakarta Utara. (bersambung...)
Ustadz Rakhmad Zailani Kiki, Sekretaris RMINU DKI Jakarta. Ia juga peneliti pada Jakarta Islamic Centre. Kini ia diamanahi sebagai Sekretaris Aswaja Center PBNU.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Gambaran Orang yang Bangkrut di Akhirat
2
Khutbah Jumat: Menjaga Nilai-Nilai Islam di Tengah Perubahan Zaman
3
Khutbah Jumat: Tolong-Menolong dalam Kebaikan, Bukan Kemaksiatan
4
Khutbah Jumat: 2 Makna Berdoa kepada Allah
5
Khutbah Jumat: Membangun Generasi Kuat dengan Manajemen Keuangan yang Baik
6
250 Santri Ikuti OSN Zona Jateng-DIY di Temanggung Jelang 100 Tahun Pesantren Al-Falah Ploso
Terkini
Lihat Semua
