Ketua Umum PBNU dari Masa ke Masa: dari Hasan Gipo sampai Gus Kikin (Bagian 1)

Forum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), pada penghujung bulan Agustus lalu di Jombang, memilih KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menjadi Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031. Sebelum Gus Kikin, tercatat beberapa nama yang pernah mengemban amanah posisi, yang dulu disebut sebagai Presiden ini. Berikut daftar Ketum PBNU dari masa ke masa, mulai dari awal berdiri NU hingga sekarang:

1. KH Hasan Gipo (1926-1934)
Sejarawan NU, Abdul Mun'im DZ dalam artikel berjudul Hasan Gipo: Sudagar-Aktivis, Ketua Tanfidziyah NU Pertama (NU Online, 2013) mengungkapkan sosok KH Hasan Gipo sebagai yang lahir dari lingkungan keliuarga santri yang kaya, yang bertempat tinggal di kawasan perdagangan elite di Ngampel yang bersebelahan dengan pusat perdagangan di Pabean, sebuah pelabuhan sungai yang berada di tengah kota Surabaya yang berdempetan dengan Jembatan Merah.

Dinasti Gipo ini didirikan oleh Abdul Latif Sagipoddin (Tsaqifuddin) yang disingkat dengan Gipo. Sebagai sesama penerus Sunan Ampel dan sesama sudagar membuat Hasan Gipo sering bertemu dengan KH Wahab Hasbullah dalam dunia pergerakan.

Pertemuan antara Hasan Gipo dengan Kiai Wahab serta kiai lainnya makin intensif. Ia kemudian terlibat aktif dalam pendirian Nahdlatul Wathan (1914), walaupun tidak tercatat sebagai pengurus. Selanjutnya ia juga menjadi peserta diskusi dalam forum Taswirul Afkar (1916).

Bahkan ketika para ulama membentuk Komite Hijaz dan akan mengirimkan utusan ke Makah, sumbangan Hasan Gipo juga sangat besar, karena dialah yang mempelopori penghimpunan dana dan ia sendiri pun menyumbang sangat besar. Atas prestasinya yang banyak memberikan sumbangan, dan memiliki kecakapan teknis dalam menangani administrasi organisasi serta penggalangan dana masyarakat.

Karena itu ketika NU berdiri, dalam sebuah pertemuan terbatas yang dipimpin KH Wahab Hasbullah di kawasan Bubutan Surabaya itu, ia langsung ditunjuk menjadi Presiden Hoofdtbestuur (Pengurus Besar) NU atau HBNO dan usul itu langsung disetujui oleh KH Hasyim Asy’ari.

Mengenai dokumen tertulis KH Hasan Gipo sebagai Presiden HBNO Bagian Tanfidziyah dapat kita lihat di beberapa arsip lama NU, semisal di Swara Nahdlatoel Oelama (SNO) edisi Jumadil Akhir 1347 H atau Laporan Muktamar ke-3 NU tahun 1928. Tertulis di halaman 59:

الهيئية التنفيذية من غير العلماء فرسيڎين حج حسن قيفو ڠامڤيل سورابيا

Kemudian di Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel 'Oelama 1926 (mendapat rechtpersoon pada 6 Februari 1930) pada halaman 6 fatsal 12 tertulis:

"Boeat pertamakali jang mendjadi anggauta hoofdbestuur, jaitoe: Kjahi Hadji Moehammad Hasjim bin Asj'ari (Rois), Kjahi Hadji Sa'id bin Saleh (Wakiloerrois), Kjahi Hadji Mas Alwi bin Abdul 'Aziz (Katib), Kjahi Abdullah bin Ali (A'wan), Hadji Hasan Gipo (President), Hadji Ahdjab (Vice President), Hadji Ihsan (Kassier), Moehammad Sadiq alias Soegeng Yudhadhiwirya (Secretaris), Hadji Saleh Samil (Commissaris),"

Pada masa kepemimpinannya NU menjadi organisasi yang terus berkembang. Sejumlah Kring dan Cabang lahir di berbagai daerah. KH Hasan Gipo menjadi President HBNO sejak tahun 1926 hingga ia wafat, pada tahun 1934. (Lihat artikel yang ditulis Ayung Notonegoro berjudul Menelusuri Masa Khidmat Hasan Gipo sebagai Ketua Umum Pertama PBNU, NU Online Jatim, 2021)

Kemudian bila merunut dari sumber yang ditulis oleh Abdul Mun'im DZ di atas, yang menyebut tahun kelahiran Hasan Gipo pada tahun 1896, maka ketika pertama kali menjadi Presiden HBNO tersebut, ia berusia 30 tahun. Setelah KH Hasan Gipo wafat, posisi Presiden HBNO digantikan oleh KH Moehammad Noer.

2. KH Mohammad Noer (1934-1937)
Penulis belum menemukan sumber mengenai kapan KH Mohammad (di beberapa literatur disebut sebagai Achmad) Noer dilahirkan. Namun, dalam konteks sebagai Presiden HBNO, kita dapat menemukan beberapa sumber terkait, yang menyebutkan Kiai Noer mengemban posisi tersebut sejak tahun 1934 atau sepeninggal KH Hasan Gipo.

Referensi mengenai pergantian posisi presiden tersebut, semisal dapat kita temukan dari buku Sedjarah Hidup KH A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (Aboebakar Atjeh, 1957), yang menuliskan beberapa perubahan pengurus yang terjadi pada momen Muktamar NU ke-9 tahun 1934:

"Bahagian Sjurijjah tidak banjak mengalami perobahan, begitu djuga mengenai susunan Pengurus Besar: H Hasan Gipo diganti oleh KH Nur dan KH Mahfud Siddiq diperbantukan sebagai wakil presiden PBNU…," (Aboebakar, hal. 486)

Kemudian mengenai istilah jabatan Presiden ini diterjemahkan sebagai Ketua, sebagaimana dapat kita baca dalam Statuten dan Reglement Stichting Waqfiyah Nahdlatoel 'Oelama' Soerabaia (1937).Pada halaman 3, fatsal 4 tertulis dalam bahasa Belanda dan terjemahannya:

"als President, de comparant Kijahi Hadji Mohamad Noer. Mendjadi Ketoea, toean jang menghadap Kijahi Hadji Mohamad Noer."

KH M Noer menjadi Presiden atau Ketua HBNO hingga tahun 1937. Muktamar ke-12 NU yang dihelat di Malang memilih KH Mahfudz Shiddiq sebagai Ketua HBNO. Sedangkan KH M Noer, masih berkiprah di HBNO sebagai Presiden (Wakil Ketua/Ketua Lembaga) Stichting Waqfiyyah (Bagian Wakaf) NU. Ini ditunjukkan dalam sebuah dokumen hasil Muktamar NU tahun 1939 di Magelang yang menyebutkan H M Noer sebagai Presiden Stichting Waqfiyyah NO, bersama Sekretaris H Nawawi Amin.

KH M Noer wafat pada 19 Februari 1962. Kiai asal Kampung Sawahpulo Surabaya itu, dimakamkan di TPU Pegirian, Surabaya.

3. KH Machfudz Siddiq (1937-1943)
Catatan mengenai riwayat KH Mafudz Siddiq dapat kita baca secara runtut dan rinci, dalam buku berjudul Kiai Organisatoris: Membangun NU Bersama KH Mahfudz Siddiq (Mohammad Khusnu Milad, Imtiyaz, 2018) dan Muhibah KH Machfudz Siddiq ke Jepang, Mengemban Misi Ekonomi NU (Ayung Notonegoro, Komunitas Pegon, 2023).

Dalam dua buku tersebut, menuliskan Kiai Machfudz dilahirkan di Jember pada 10 Mei 1907. Hal ini berbeda dengan data yang dimuat dalam Gunseikanbu, Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hal. 443 yang justru menulisnya April 2567 (1907 M).

Ketika terpilih menjadi Presiden atau Ketua HBNO, Kiai Machfudz berusia 30 tahun. Ayung, mengutip dari Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) No. 20 Tahun VI, 15 Agustus 1937, menuliskan pada Muktamar tahun 1937 setelah KH. Hasyim Asy’ari ditetapkan sebagai Rais, acara selanjutnya adalah memilih President HBNO. 

Nama Kiai Machfudz yang sebelumnya tak muncul, pada saat sidang diusulkan oleh Cabang NU Surabaya, bersama nama lainnya Kiai Abdullah Ubaid, yang kemudian justru tidak berkenan untuk dicalonkan dan mendorong Kiai Mchfudz untuk menjadi ketua. Setelah dilakukan stem (pemungutan suara), Kiai Machfudz akhirnya terpilih sebagai presiden atau Voorzitter HBNO. (Ayung, hal. 37-38)

Pada masa kepemimpinannya, NU mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Di antaranya ketika berdiri MIAI, serta beberapa peristiwa atau kebijakan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang membuat NU mesti mengeluarkan sikap atau mosi. Semisal pada Muktamar tahun 1939, NU mengajukan mosi, agar guru ordonansi tahun 1925 yang membatasi tugas para guru agama Islam sebagai pelaksana artikel 178 Indische Staatsregeling (IS) dicabut. (Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, 2013)

Sayangnya, pada masa awal pendudukan Bala Tentara Jepang, Kiai Mahfudz mesti ikut merasakan penderitaan di penjara. Dalam kondisi kekosongan pimpinan tersebut, PBNU membuat keputusan darurat dengan mengangkat KH Nachrowi Thohir menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU.

Siksaan di penjara dan diperparah dengan penyakit paru-paru yang ia derita. Tak lama setelah bebas dari penjara, pada 1 Januari 1944 KH Mahfudz Siddiq wafat (lihat Asia Raya, Tahun III, No. 2, Senin Wage, 3 Januari 2604 atau 7 Muharram 1363 atau 1944 M).

4. KH Nachrowi Thohir (1943-1944)
Dalam profil di laman Konstituante, disebutkan H Nachrowi Thohir lahir di Malang, 7 Februari 1900. Ia merupakan putra dari KH M Thohir, pendiri Pesantren Bungkuk Singosari Malang. Selain belajar kepada sang ayah, ia juga pernah nyantri di Jamsaren sekaligus sekolah di Madrasah Mambaul Ulum Surakarta.

Sepulang dari Solo, ia banyak memusatkan perhatian di bidang pendidikan. Di antaranya menjadi Guru sekolah Nadhatul Ulama Wathan dan Kepala Sekolah guru Muallimien NU di Malang. Ia juga aktif di PCNU Malang dan tercatat pernah menjadi Presiden juga Rais PCNU Malang.

Pada kisaran tahun 1943, ketika Tentara Jepang menginvasi tanah air, ia diangkat menjadi Kepala Jawatan Agama Keresidenan (Shumukacho) Malang. Pada masa yang sama, NU mengalami masa vakum, akibat dari ditangkapnya beberapa pimpinan tinggi PBNU, di antaranya KH Hasyim Asy'ari dan KH Machfudz Siddiq, oleh Bala Tentara Nippon.

Pada masa genting ini, kepemimpinan PBNU dipegang oleh KH A Wahab Hasbullah selaku penanggung jawab Pimpinan Umum PBNU, yang dalam buku Berangkat dari Pesantren, ia disebut sebagai Ketua Besar NU. Dari buku yang sama pula, kita dapat menemukan penjelasan dari KH A Wahid Hasyim setelah proses pembebasan Kiai Hasyim Asy'ari berhasil.

"KH Abdul Wahab Hasbullah (sebagai Ketua Besar NU) yang telah menetapkan kembali Hadlratus Syaikh Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Namun, berhubung kebebasan KH Mahfudz Shiddiq belum berhasil diperjuangkan, untuk sementara waktu KH Nahrowi Thohir, salah seorang A'wan Syuriah PBNU, menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU," (Saifuddin, Berangkat dari Pesantren, hal. 260)

Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan pada masa itu, yakni pembebasan sejumlah kiai yang ditangkap oleh Tentara Nippon. Sebagian besar dari mereka ditangkap dengan tuduhan karena menolak melakukan saikerei, yakni ritual membungkukkan badan ke arah Tokyo untuk menghormati Kaisar Jepang dan Dewa Matahari yang diwajibkan pada masa pendudukan Jepang.

KH Nachrowi Thohir menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU, hingga terbit dokumen Instroeksi Pertama PBNU, tahun 1944. Ketika terbit dokumen tersebut, Kiai Nachrowi kembali masuk di jajaran kepengurusan, sebagai salah satu A'wan Syuriah PBNU.

5. KH Mochamad Dachlan (1944-1947 dan 1954-1956)
Pada bulan enam tahun 2604 atau 1944, PBNU mengeluarkan sebuah keputusan yang dituangkan dalam lembaran bertuliskan: Instroeksi Pertama PBNO Diperoentoekkan Tjabang-tjabang NO Seloeroehnja yang dicetak PBNO. Dalam dokumen tersebut juga diterangkan, instruksi ini dapat beredar setelah diperiksa serta mendapat izin dari Gun Kenetsu Han dan Hoodoohan (Badan Sensor dan Jawatan Penerangan Militer Jepang)

Dalam dokumen tersebut tertulis KH A Wahab Hasbullah, mengemban posisi sebagai Penanggung Jawab Pimpinan Umum PBNU di bawah KH Hasyim Asy'ari, dengan dibantu pengurus lainnya, seperti KH Abdullah Faqih (Ketua Muda Bagian Syuriah), KH Bisri Syansuri (Wakil Ketua Bagian Syuriah), KH Dachlan (Ketua Muda Bagian Tanfidziyah), KH M Noer (Wakil Ketua Bagian Tanfidziyah), dan lain-lain.

Ketua Muda PBNU Bagian Tanfidziyah, KH M Dachlan, saat itu berdomisili di Kota Pasuruan. Sedangkan, Kantor Pusat PBNU masih berada di Surabaya. Ketika meletus Perang 10 November 1945 di Surabaya, Kantor PBNU sempat berpindah dari Surabaya ke Pasuruan. (Ajie Najmuddin, Kantor PBNU dari Masa ke Masa, NU Online, 2025)

Rumah KH M Dachlan dijadikan sebagai kantor PBNU, beserta kantor PB Muslimat NU, yang kebetulan juga dipimpin oleh istrinya, Nyai Chadijah Dachlan. Dalam Berita Nahdlatoel Oelama (BNO) edisi No 3 Tahun I (Ramadhan 1365/Agustus 1946) tertulis alamat lengkap berikut nomor telfon Kantor PBNU sewaktu di Pasuruan yakni Djalan Pengadangan 3 Pasoeroean, No Tilfoen 123.

Dalam laman Konstituante, kita dapat membaca secara singkat, riwayat tokoh kelahiran 12 Agustus 1908 (sumber lain, semisal di nisan makamnya tertulis 2 Juni 1909) tersebut. Nama yang tertulis sebagai Anggota Konstituante RI yakni KH M Dachlan, untuk membedakan anggota Konstituante dari NU lainnya yang bernama sama dari Tasikmalaya Jawa Barat, H Muhammad Dachlan.

Saat pertama kali menjadi Ketua PBNU, ia berusia kurang lebih 36 tahun. Kiai Dachlan merintis perjuangan di NU, mulai dari PCNU Bangil, kemudian Konsul NU Jawa Timur, hingga diangkat di jajaran PBNU. Ia juga banyak terlibat dalam pendirian MIAI dan kemudian Masyumi.

Ketika berkecamuk perang agresi militer I pada tahun 1947, Kantor pusat PBNU dan Muslimat NU pun dipindah dari Pasuruan ke Madiun. Pada momen yang sama, tepatnya pada 25 Juli 1947 atau 7 Ramadhan 1366, Rais Akbar PBNU Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari, berpulang ke Rahmatullah. Posisi Rais Akbar PBNU digantikan oleh KH A Wahab Hasbullah. Ini berarti, KH Dachlan merupakan Ketua PBNU, yang pernah mendampingi 2 Rais Akbar.

Pada masa pengungsian karena Agresi Militer tersebut, KH Dachlan sempat dikabarkan menghilang. Oleh karena itu, PBNU menunjuk KH A Wahid Hasyim menjadi Ketua PBNU. Momen Muktamar NU tahun 1954, Kiai Dachlan terpilih kembali menjadi Ketum PBNU, hingga tahun 1956. Kiai Dachlan yang wafat pada 1 Februari 1977, juga pernah menjadi Menteri Agama RI (1967-1971).

6. KH Abdul Wahid Hasyim (1947-1950)
Tokoh kelahiran Jombang, 1 Juni 1914 ini, menjadi Ketum PBNU di usia sekitar 33 tahun. Dalam buku Secercah Dakwah karya Saifudin Zuhri pada artikel obituari Kiai M. Dachlan, dikisahkan saat Kiai Dachlan sempat dikabarkan menghilang akibat situasi Agresi Militer. Oleh karenanya, PBNU yang kala itu berkedudukan di Madiun, menunjuk KH A Wahid Hasyim sebagai Ketua PBNU. Yang menarik, meski Kiai Dachlan kembali dari pengungsian, posisi Ketum PBNU tetap dipegang Kiai Wahid hingga Muktamar NU tahun 1950.

Kiai Wahid sendiri, sebelum menjadi Ketum PBNU, justru sudah menjadi tokoh nasional. Di mana ia pernah menjadi Ketua MIAI dan juga ketua pelaksana Shumubu (Kantor Jawatan Agama) dan juga Masyumi, yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari. Karena merasa sudah sepuh, Kiai Hasyim yang baru saja dibebaskan dari penjara, mempercayakan posisi pelaksana ketua kepada Kiai Wahid.

Kiai Wahid juga ikut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia juga termasuk sebagai tokoh panitia sembilan yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

Yang menarik, ia baru memutuskan untuk menjadi anggota NU setelah menimbang hampir empat tahun lamanya. Meskipun ia merupakan putra dari salah satu pendiri NU, Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy'ari, ketika memilih NU sebagai wadah perjuangan, tidak serta-merta berlandaskan hanya karena ia sebagai putra dari Hadratussyekh. Tetapi lebih dari itu, jauh sebelumnya ia telah memikirkan dengan berbagai pertimbangan.

"Sedjak tahun 1938, saja lalu mendjadi anggota NU, setelah berpikir hampir empat tahun lamanja. Lepas dari pengaruh perasaan, sentimen, dan keturunan." (KHA Wahid Hasyim dan ditulis kembali oleh A Sjahri, Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama, [Jakarta, Majalah Gema Muslimin edisi tahun ke-1, November 1953] hlm. 206-207).

Sebagai sosok pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, KHA Wahid Hasyim sangat mendambakan adanya persatuan umat Islam Indonesia dan dunia pada umumnya. Ide tentang persatuan umat Islam diwujudkan dalam ranah gerakan dan aksi. Selama hidupnya, ia kerap kali ikut menjadi inisiator dan bahkan dipercaya sebagai pemimpin dalam gerakan persatuan umat Islam di Indonesia, baik dalam ranah politik, sosial, agama, dan lain sebagainya.

Selain MIAI dan Masyumi, pada tahun 1952, ia ikut menginisiasi lahirnya Liga Muslimin Indonesia bersama PSII, Perti, serta kemudian didukung DDI dan Persyarikatan Tionghoa Islam Indonesia.
 

Sayang, belum genap setahun memimpin Liga Muslimin Indonesia, KHA Wahid Hasyim wafat pada 19 April 1953, setelah mengalami peristiwa kecelakaan mobil di Cimahi bersama putranya yang bernama Abdurrahman. Putranya selamat dan di kemudian hari ia menjadi Presiden RI keempat, yang lebih populer dikenal dengan nama Gus Dur.

7. KH Masykur (1950-1954)
Sebelum menjadi Ketum PBNU, sosok KH Masykur sudah banyak dikenal baik di kalangan NU maupun di tingkatan nasional. Terlebih, ketika ia didaulat menjadi Komandan atau Ketua Markas Tertinggi Barisan Sabilillah, yang berperan sangat besar dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam buku berjudul KH Masjkur, Sebuah Biografi (Soebagijo I N,1982), diterangkan Kiai Masykur lahir di Singosari, Malang, Jawa Timur, pada 30 Desember 1902. Semasa muda, ia pernah nyantri ke beberapa guru, di antaranya di Pesantren Bungkuk Singosari Malang, Pesantren Sono Buduran, Siwalan Panji Sidoarjo, Pesantren Tebuireng serta mengaji kepada Syaikhona Kholil Bangkalan. Ia juga sempat berguru kepada KH M Idris, pengasuh Pesantren Jamsaren dan menjadi murid di Madrasah Mambaul Ulum Surakarta.

Kiai Masykur aktif di NU sejak muda. Pada tahun 1932, ia menjadi Ketua PCNU Malang. Kemudian, tahun 1944, ia menjadi Ketua Konsul NU Jawa Timur (Daerah Malang). Pada usia hampir 48 tahun, tepatnya pada momen Muktamar ke-18 NU tahun 1950, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Presidium dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Mengenai Dewan Presidium atau Pimpinan Umum PBNU ini, dalam Peraturan Rumah Tangga NU (Hasil Muktamar NU tahun 1952) Bab II pasal 10 tentang PBNU, pada ayat 1 disebut sebagai badan tertinggi dalam NU. Kemudian pada ayat 2 tertulis, di bawah Pimpinan Umum adalah Pengurus Besar yang terdiri dari Bagian Syuriah dan Tanfidziyah. (lihat Kepartaian dan Parlementaria, 1954, hal. 420)

Di bagian bawah AD/ART, kemudian dilampirkan susunan PBNU, yang memuat nama KH Masykur di jajaran Dewan Presidium/Pimpinan Umum sebagai Ketua, sekaligus juga tercantum di PB Tanfidziyah (eksekutif) sebagai Ketua Umum. Sedangkan KH A Wahab Hasbullah menjadi Rais Aam sekaligus Anggota Dewan Presidium PBNU.

Kiai Masykur menjadi Ketum PBNU selama dua periode (1950-1952 dan 1952-1954). Ia juga beberapa kali didapuk menjadi Menteri Agama RI. Yakni pada November 1947 hingga Januari 1950 dan Agustus 1953 hingga Agustus 1955. Pada tahun 1953-1955 ketika menjadi Menag, Kiai Dachlan membantu pekerjaan Kiai Masykur dengan status sebagai Pelaksana Harian Ketua. Kiai Dachlan ini pula yang kemudian dipilih pada forum Muktamar tahun 1954, sebagai Ketua Umum PBNU menggantikan KH Masykur. (Bersambung) 

Ajie Najmuddin, Pemerhati sejarah NU